New here? Register. ×
×

Pemko Banda Aceh dan YARA Tandatangani MoU Bantuan Hukum Gratis

no comments
Written by Redaksi 4 | Published in DAERAH, HUKUM
15Apr

RUBERNEWS.COM | Pemerintah Kota Madya Banda Aceh menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat. Penandatanganan yang dilakukan di aula Sekdako Banda Aceh, Senin (15/4/2019) tersebut menindaklanjuti Undang-undang nomor 16 tahun 2011 serta Qanun Aceh nomor 8 tahun 2017.

Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman SE.Ak, MM, kepada media menyebutkan, saat ini pemerintah Banda Aceh belum memiliki Qanun tentang bantuan hukum. MoU bantuan hukum gratis untuk masyarakat miskin yang ditandatangani hari ini, masih merujuk pada Qanun Aceh nomor 8 tahun 2017 tentang bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin. Hal tersebut merupakan salah satu upaya dari pemerintah terhadap perlindungan hukum kepada masyarakat.

“Setiap masyarakat wajib memiliki hak yang sama di mata hukum, serta harus mendapatkan pelayanan bantuan hukum ketika terjerat oleh permasalahan hukum” ujar Aminullah.

Aminullah menambahkan, penandatangan perjanjian bantuan hukum gratis terhadap masyarakat miskin merupakan amanah dari undang-undang nomor 16 tahun 2011, dan Qanun Aceh nomor 8 tahun 2017.

“Ini juga sangat penting untuk membela masyarakat yang terjerat oleh persoalan-persoalan hukum. Saat tidak mampu membayar biaya pengacara, tetapi mendapatkan pelayanan pendampingan hukum yang disediakan oleh pemerintah” kata Aminullah.

“Program ini sangat bagus. Hal ini juga perlu disosialisasikan sampai ke tingkat gampong-gampong, agar dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat” sebutnya.

“Setiap warga Banda Aceh yang terjerat oleh kasus hukum silahkan datang ke kantor YARA” demikian Wali Kota Banda Aceh.

Sementara itu Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Safaruddin SH, menyebutkan perjanjian kesepahaman untuk bantuan hukum gratis yang ditandatangani tentunya untuk masyarakat miskin, untuk semua kasus hukum, semua kategori. Baik hukum pidana, perdata dan juga hukum jinayah. Bantuan hukum ini, kata Safar, bukan saja untuk pelaku pelanggaran hukum, namun juga untuk korban pelanggaran.

“Alhamdulillah untuk provinsi Aceh, pemerintah sudah mengesahkan Qanun tersebut dan sudah mulai dijalankan. Untuk tingkat kabupaten/kota, yang sudah mulai melahirkan Qanun bantuan hukum diantaranya Kabupaten Aceh Barat, Pidie dan Kota Langsa” jelas Safar.

Safar menambahkan untuk katagori keluarga miskin sudah diatur oleh peraturan pemerintah yakni warga miskin salah satunya pemegang kartu Jamkesmas, penerima Raskin atau PKH, juga harus disertai surat keterangan miskin dari kepala desa (keuchik). Safar menerangkan bahwa ternyata tidak setiap warga yang datang mengaku miskin bisa diakomodir.

“Ada juga sebagian masyarakat membawa surat keterangan miskin untuk mendapatkan bantuan hukum gratis, namun setelah kita cek, memiliki mobil pribadi, itu tidak bisa kami akomodir, begitu juga dengan PNS tidak dibolehkan menjadi peserta penerima manfaat bantuan hukum gratis” demikian Safaruddin. (Hasanuddin)

Sharing is caring

Tinggalkan Balasan