New here? Register. ×
×

Korupsi Dana Desa, Dua Aparatur Gampong di Aceh Tengah Dituntut 6 Tahun Penjara

no comments
Written by Karmiadi Arinos | Published in DAERAH, HUKUM
12Apr

RUBERNEWS.COM | Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman 6 tahun 6 bulan penjara terhadap dua oknum aparatur desa di Kabupaten Aceh Tengah dalam sidang di Pengadilan tinggi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh. Keduanya terbukti melakukan korupsi pengelolaan alokasi dana desa tahun anggaran 2016 dengan kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah.

Terdakwa Jasman yang merupakan bendahara di Kampung Pantan Tengah Kecamatan Rusip Antara dituntut hukuman sama berat dengan terdakwa Adi Mustika selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) atau pelaksana anggaran dana desa. Sementara oknum Kepala Desa Pantan Tengah, Sri Yanto masih buron dan sudah dimasukan ke dalam daftar orang yang diburu.

Informasi ini seterti disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Takengon Nislianuddin kepada rubernews.com, Jumat (12/4/2019) di ruang kerjanya di Takengon. Kajari mengatakan Jasman sebagai bendahara desa serta Adi Mustika sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan dituntut hukuman 6 tahun penjara dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang digelar di Banda Aceh.

Kedua terdakwa masing-masing dituntut kurungan badan selama 6,6 tahun. Jasman juga harus mengembalikan uang negara sebesar Rp118 juta begitu juga Adi Mustika dengan jumlah Rp114 juta.

Jika Adi Mustika dan Jasman tidak mengembalikan uang tersebut, kata Kajari, keduanya kembali akan mendapat hukuman tambahan, yaitu hukuman kurungan badan selama 3,3 tahun. Selanjutnya keduanya harus membayar uang denda senilai Rp200 juta jika tidak hukuman badan akan kembali ditambah selama 3 bulan.

“Kalau tersangka mengabaikan semua pembayaran yang harus diselesaikan, berarti kedua tersangka harus menghadapi hukuman badan selama 10 tahun kurungan” jelas Nislianuddin.

Persidangan menurut Nislianuddin berjalan lancar di Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Keduanya akan melakukan pembelaan 22 April 2019 mendatang.

Selain itu kata dia, terkait Kepala Desa Pantan Tengah Sri Yanto hingga kini belum diketahui keberadaannya. “Kalau kita tahu keberadaanya pasti kami akan jemput, dan dirinya harus berani menghadapi tangungjawab,” himbau Nislianudin, sembari meminta Sri Yanto dapat menyerahkan diri.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada 22 November 2018 yang lalu, Kejari Takengon telah menetapkan Bendahara dan ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Gampong Pantan Tengah sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana desa tahun anggaran 2016 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp919 juta lebih yang bersumber dari APBN senilai Rp621 juta, alokasi APBK Rp232 juta dana dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah senilai Rp5 juta dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBK tahun 2015 Rp60 juta.

 

Berita ini telah disunting karena terdapat kesalahan mendasar yang seharusnya hukum 6,6 tahun penjara bukanlah vonis hakim akan tetapi masih pada tahapan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Demikianlah, konten ini telah diperbaiki.

Baca Juga : Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa, Bendahara dan Ketua TPK di Aceh Tengah Ditahan

Sharing is caring

Tinggalkan Balasan