New here? Register. ×
×

Bendera Bintang Bulan Berkibar Dikerumunan Puluhan Ribu Massa di Kampanye Partai Aceh

no comments
12Apr

RUBERNEWS.COM | Puluhan lembar bendera bintang bulan berkibar dengan cara dikibaskan oleh sejumlah pemuda pada kampanye akbar Partai Aceh yang dihelat di lapangan Landeng-Lhoksukon, Aceh Utara, Kamis sore, 11 April 2019. Bendera yang hingga kini masih dipersoalkan itu, senantiasa terus berkibar diantara kerumunan puluhan ribu massa yang memadati lokasi kampanye.

Pantauan rubernews.com, kampanye rapat umum atau kampanye terbuka Partai Aceh dimulai sekitar pukul 15:00 WIB. Puluhan ribu massa ‘tumpah ruah’ di lokasi yang berada persis di Jalinsum Banda Aceh – Medan. Kemacetan atau kepadatan arus lalu lintas sempat terjadi pada radius satu kilometer dari lokasi kampanye baik dari arah timur maupun arah barat. Kepadatan dipicu membludaknya peserta kampanye yang  tiba bersamaan dengan jumlah besar. Massa datang menumpangi berbagai jenis angkutan roda empat dan bak terbuka hingga sepeda motor.

Di depan panggung utama, massa dengan kostum didominasi warna merah, tetap bergeming meski di bawah terik matahari yang menyengat demi mendengar orasi politik para tokoh partai lokal penguasa di propinsi Aceh itu.

Kampanye diawali dengan memperkenalkan para calon anggota legislatif (caleg) untuk DPR Aceh dari daerah pemilihan V yang meliputi Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Berikut juga dikenalkan caleg DPRK Aceh Utara dari 6 dapil.

Pada saat perkenalan caleg ini, terlihat bendera bintang bulan berukuran kecil dan sedang mulai berkibar. Dengan mengikatkan bendera di ujung sebatang bambu berukuran 2-3 meter, sejumlah anak muda terus mengibaskan Bendera Aceh yang diadopsi dari bendera milik kelompok perjuangan Gerakan Aceh Merdeka.

Orasi politik disampaikan diantaranya oleh Ketua KPPA Kab. Aceh Utara M. Dahlan Ishak atau Mak Lan. Disambung dengan orasi politik oleh Ketua DPW Partai Aceh Kab. Aceh Utara, Muhammad Thaib atau Cekmad. Cekmad yang juga Bupati Aceh Utara meminta rakyat memberi mandat hingga dua pertiga keseluruhan kursi DPRA dan DPRK agar seluruh butir perjanjian damai dapat diwujudkan.

Disela orasi politik, massa yang berasal dari 27 kecamatan ditambah dari Wilayah Kota Lhokseumawe dihibur dengan penampilan syair qasidah oleh Tgk Sarjani atau populer dengan nama panggung Imum Jhon. Imum Jhon melantunkan syair perjuangan yang digubah oleh dirinya sendiri seperti lagu dengan judul neupeumenang dan Pusaka Nanggroe/Sioen Bendera. Massa pun larut dengan syair Imum Jhon dan kibasan bendera bintang bulan kian kentara.

Bendera bintang bulan yang masih ditentang penggunaannya oleh pemerintah pusat karena dianggap bendera separatis, malah semakin keras dikibaskan tatkala Ketua KPA (Komite Peralihan Aceh) Wilayah Samudera Pasee, Tgk Zulkarnaini bin Hamzah atau Tgk Ni menyampaikan orasi politik. Seperti biasa, tampil dengan energik dan berapi-api, Tgk Ni kembali ‘membakar’ semangat massa dan menekankan bahwa bendera bintang bulan sudah sah dikibarkan di bumi Aceh.

“Kan gak ada yang mati karena mengibarkan bendera hari ini kan? Bendera ini sudah sah. Bendera akan kita serahkan ke caleg DPRA agar diperjuangkan disana” tutur Tgk Ni seolah bertanya dengan sedikit kocak dan disambut riuh massa.

Juru bicara Partai Aceh Kabupaten Aceh Utara Amiruddin (kiri) didampingi Ketua KPPA Aceh Utara M. Dahlan Ishak atau Ma’lan di lokasi kampanye Akbar partai Aceh di lapangan Landeng-Lhoksukon, Kamis, (11/). Foto : Dayat Ruber

Dikonfirmasi terkait keberadaan bendera bintang bulan di arena lokasi kampanye, Juru Bicara DPW PA Kab. Aceh Utara, Amiruddin B, S.IP menyebut tidak mengkoordinir apalagi menyediakan bendera tersebut untuk dikibarkan oleh massa. Amiruddin menyebut bendera bintang bulan dibawa oleh massa atas inisiatif sendiri.

Amiruddin pun tak ingin berpolemik karena bendera bintang bulan, dia anggap sudah legal penggunaannya karena telah diatur dalam regulasi berupa Qanun Bendera Aceh. Bahkan, ia menyebut masyarakat Aceh berhak menggunakan hak-hak sipil dan politik seperti maklumat perjanjian international yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

“Itu sesuai hak sipol (sipil politik-red) masyarakat Aceh yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia” kata Amiruddin menyiratkan pembelaan penggunaan bendera yang terus dipertentangkan itu.

Sekedar catatan, Negara Indonesia sendiri telah meratifikasi atau mengadopsi perjanjian internasional hak-hak sipil dan politik ke dalam Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2005. Perjanjian internasional yang diratifikasi itu bernama International Covenant on Cicil and Political Rights-ICCPR atau Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik. ICCPR yang disahkan tahun 1966 dan diberlakukan tahun 1976 dikeluarkan merujuk pada ‘Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia’ oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa yang dimaklumatkan tahun 1948 silam.

Hal inilah diantaranya menurut Amiruddin menjadi dasar bagi masyarakat sipil di Aceh menggunakan atribut kekhususan yang merupakan salah satu bentuk kompensasi perang setelah perjanjian penghentian permusuhan atau dikenal dengan MoU antara Pemerintah RI dan GAM ditandatangani di Helsinki, Finlandia.

“Walaupun sebenarnya, bendera bintang bulan itu udah sah. Sudah legal di Aceh. Sudah disahkan dengan qanun nomor 3. Dan begitu juga pengesahan qanun nomor 3, sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2011” jelas Amiruddin.

UU nomor 12 tahun 2011 yang dimaksud yaitu UU Republik Indonesi yang mengatur tentang tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan di negeri ini, mulai dari perencanaan, uji publik hingga pengesahan.

Hanya saja, sambungnya, bendera bintang bulan belum bisa dikibarkan dalam sebuah upacara atau kegiatan resmi. Hal ini disebabkan karna belum ada peraturan gubernur sebagai aturan turunan Qanun Bendera Aceh tentang tata cara pelaksanaan atau penggunaan bendera tersebut.

“Oleh karena gubernur sekarang tidak mengesahkan Pergub, sehingga sampai hari ini bendera tersebut belum kita naikan secara upacara dalam kegiatan resmi pemerintahan” jelasnya.

Pada kampanye akbar di Bumi Malikussaleh, Partai Aceh, kata Amiruddin menargetkan kemenangan dan menguasai kursi legislatif. Dengan jumlah massa kampanye yang ia sebut mencapai angka 20 ribu orang, Partai Aceh mematok target tinggi di Pemilu 2019.

“Kami target naik 10 persen dari Pemilu sebelumnya” demikian Amiruddin.

Sharing is caring

Tinggalkan Balasan