New here? Register. ×
×

Proyek PLTA Peusangan Aceh Tengah Masih Terkendala Pembebasan Lahan

no comments
Written by Karmiadi Arinos | Published in DAERAH, TEKNOLOGI
06Apr

RUBERNEWS.COM | Proyek fisik Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan di Kabupaten Aceh Tengah dengan kapasitas 88 megawatt yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2022, masih terkendala pembebasan lahan masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Manager Unit Pelaksana Proyek Pembangkit Sumatera (KITSUM 5) Nanda Dani Andrianto saat melaporkan kondisi terkini di lapangan kepada Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar di ruang kerja di Takengon, Sabtu (6/4/2019).

“Seperti di Desa Lenga, Sanehen, Wihni Bakong  Kecamatan Silihnara dan Kecamatan Bies, kebutuhan lahan untuk keperluan reservoir ini sebesar 58 ha dan mayoritas lahan di desa tersebut telah dibebaskan pada tahun 1998 dan tahun 1999 oleh panitia sembilan. Sebahagian kecil masih ada yang belum dibebaskan” ungkap Nanda memaparkan.

Ia juga melaporkan bahwa saat ini PLN akan melakukan re-klaim atas lahan yang sudah dibebaskan dan membebaskan sebahagian kecil area yang belum dibebaskan pada tahun 1998-1999. Namun karena keterbatasan data yang dimiliki PLN, kata dia, menyebabkan tidak terkontrolnya masyarakat yang mengaku masih memiliki lahan yang belum dibebaskan.

“Saat ini pihak PLN sedang dalam tahap proses permohonan pendampingan dari Kejaksaan melalui TP4D untuk menyelesaikan perkara tersebut” kata Nanda sembari meminta dukungan penuh dari orang nomor satu di Negeri penghasil Kopi Arabika itu.

Sementara itu di Desa Arul Kumer Barat Kecamata Silihnara Kabupaten Aceh Tengah, Nanda mrnjelaskan, pihaknya telah membebaskan seluruh lahan yang diperlukan untuk konstruksi. Namun terjadi klaim dan blockade secara sepihak oleh oknum masyarakat terhadap area yang dimaksud.

“Mereka mengaku lahan itu belum dibebaskan, kasus ini sudah bergulir di PTN Banda Aceh dan PLN menjadi penggugat intervensi, karena sengketa itu telah menghambat pekerjaan konstruksi” tuturnya.

Menanggapi hal ini, Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar meminta ketegasan PLN terkait pembebasan lahan masyarakat. Ia juga meminta perusahaan plat merah itu harus melengkapi data-data sehingga tidak terjadi klaim mengklaim sepihak oleh masyarakat.

“Pembeli kok tidak tau yang mana saja yang telah dibebaskan. Jangan-jangan ada permainan disini, harus ada ketegasan dalam masalah ini sehingga tidak berlarut-larut” kata Shabela.

Ia juga meminta kepada pelaksana untuk bertindak tegas melarang warga yang mencoba untuk membangun sarana fisik seperti pondok atau sarana olahraga di bantaran sungai atau aliran Krueng Peusangan.

“Larang jangan dibiarkan. Sementara dibuat tenda biru, setelah itu dibuatnya dari papan terakhir masyarakat tersebut minta ganti rugi. Reje Kampung juga harus terlibat masalah ini jangan dibiarkan bantaran sungai untuk kepentingan pribadi” tandasnya.

Sharing is caring

Tinggalkan Balasan