New here? Register. ×
×

Penunjukan Pj Keuchik Asan Sesuai Prosedur, Kini Isu Dugaan Penghilangan Aset Gampong Mencuat

no comments
Written by Redaksi 4 | Published in DAERAH, HUKUM
Tag: ,
06Apr

RUBERNEWS.COM | Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memastikan proses penunjukan Pejabat Keuchik Meunasah Asan Kecamatan Samudera sudah sesuai mekanisme dan prosedur. Setelah melalui proses verifikasi, Surat Keputusan pengangkatan pejabat Keuchik Asan pun akhirnya diterbitkan dan telah ditandatangani Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf.

Hal ini seperti dituturkan Asisten I Setdakab Aceh Utara, Dayan Albar kepada rubernews.com, Sabtu (6/4/2019) seusai melepas mahasiswa KKN Unimal di halaman kantor Bupati Aceh Utara di Lhokseumawe.

“Mengenai pelantikan Pj Keuchik Asan, kita harus mengikuti aturan dan mekanisme. Aturan mekanisme yang diajukan mulai dari desa ke kecamatan, lalu kecamatan mengajukan ke kabupaten. Setelah diverifikasi dengan ketentuan dan aturan yang ada, bahwa itu sudah bisa kita SK kan Pj Keuchik Meunasah Asan. Apabila tidak sesuai kami pasti akan menolak” kata Dayan.

Setelah proses dan mekanisme dilalui, kata Dayan, Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib yang kewenangannya dilimpahkan kepada Wakil Bupati Fauzi Yusuf, menandatangai SK tersebut. SK itupun, telah diserahkan kepada Camat Samudera agar digelar pelantikan terhadap pejabat yang telah ditetapkan.

Terkait penolakan masyarakat terkait penunjukan Pj Keuchik, Dayan menyebut masyarakat harus memahami mekanisme pemilihan dan tupoksi Penjabat Keuchik yang berbeda dengan keuchik definitif.

“Penjabat ini kan bersifat sementara, jadi harus diketahui mekanismenya, bukan seperti definitif. Tugas Pj itu untuk menyukseskan Pilkades sehingga terpilih keuchik definitif, selain tugas melayani masyarakat” terang Dayan.

Ia memastikan bahwa SK tersebut telah ditandatangani oleh Wakil Bupati Aceh Utara dan sudah diserahkan ke Camat Samudera untuk digelar seremoni pelantikan. “Itu Pak Camat harus melantik Pj Keuchik karena ada batas waktu pelantikan. Dan apabila dilalaikan bisa mengganggu pelayanan masyarakat di gampong tersebut” tutur Dayan Albar.

Informasi dari Kasie Pemerintahan Kecamatan Samudera, Halim, membenarkan pelantikan Pj Keuchik sudah dijadwalkan pada Senin, 8 April 2019. Hal senada juga diucapkan Kapolsek Samudera IPTU Bachtiar. “Benar. Saya ada diundang untuk pelantikan Pj Keuchik. Dalam undangan itu juga dilaksanakan pelantikan beberapa keuchik gampong yang lain” kata Iptu Bachtiar.

Klarifikasi Tuha Peut

Sebelumnya, ratusan masyarakat Gampong Meunasah Asan menggelar aksi penolakan terhadap Pj Geuchik yang telah ditunjuk tuha peut. Selain menolak Pj Keuchik, sejumlah warga juga menuntut agar tuha peut mundur dari jabatan.

Wartawan rubernews.com berkesempatan melakukan konfirmasi kepada Ketua Tuha Peut Gampong Asan, H. Wahiddin. Didampingi tiga anggota tuha peut lainnya, Wahidin menceritakan gamblang proses penunjukan penjabat keuchik.

Menurut Wahiddin tuha peut sudah mengadakan musyawarah di meunasah setempat saat penunjukan Pj keuchik. Di Gampong Asan kata dia terdapat empat warga masyarakat yang berstatus PNS. Namun, hanya dua orang yang dinilai memiliki waktu lebih banyak untuk dicalonkan sebagai pejabat keuchik. Ke duanya adalah T Ibrahim dan Husaini. Sementara dua lainnya dinilai sangat sibuk dengan urusan dinas.

“Kami minta mereka bermusyawarah. Lalu Husaini mundur atau tidak bersedia karena kesibukan sehingga diusulkan lah ke camat untuk di SK kan T Ibrahim ini” kata Wahiddin yang turut diamini anggota tuha peut lainnya.

Dalam perjalanannya, sekelompok masyarakat yang dimotori oleh beberapa oknum yang oleh Wahidin disebut berkepentingan, lalu mulai mencoba menggembosi hasil keputusan tuha peut dengan cara menggelar aksi penolakan terhadap Pj yang dipilih.

“Warga menuntut dibatalkan Pj Keuchik karena mereka menilai kami menyalahi aturan dengan menunjuk Pj Keuchik. Mereka menilai kami tidak bermusyawarah dengan masyarakat. Ini kan keliru, kita menunjuk Pj bukan Keuchik definitif” kata dia.

Puncaknya, kisah Wahiddin, pada Senin malam (1/4) dirinya beserta dua anggota tuha peut dijemput ke rumah karena di meunasah sudah menunggu ratusan warga yang ingin menurunkan dirinya dari posisi tuha peut.

“Mereka terprovokasi oleh hasutan oknum tertentu. Tujuannya malam itu juga ingin membuat malu saya di meunasah. Dalam pertemuan itu sudah saya jelaskan mekanisme dan aturan tata cara memilih pejabat. Yang ada mereka justru meminta saya mundur dari jabatan” kata Wahiddin sembari mengungkap kecurigaan bahwa rapat malam itu sudah ‘dikondisikan’.

Menghadapi tuntutan warga, Wahiddin enggan mundur dan justru semakin meneguhkan keputusan penunjukan pj dimaksud. Wahiddin menilai, dirinya harus mempertahankan posisinya demi marwah lembaga adat tersebut.

“Jika saya korupsi, saya akan mundur. Kalau hari ini saya mundur, maka besok lusa, tuha peut bisa dimain-mainkan” kata dia.

Ia justru menduga, isu ini sengaja dicuatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadinya. Ia menyesalkan ulah orang-orang tertentu yang memaksakan keinginannya dengan mengorbankan persatuan sehingga warga menjadi terkotak-kotak.

“Setelah habis masa jabatan keuchik definitif, 2 bulan lalu, saya meminta semua aset gampong yakni salah satunya berupa tanah sawah yang diwakafkan harus masuk ke dalam buku besar aset gampong. Mungkin karena saya selalu pertanyakan hal itu, bisa jadi orang-orang tertentu membuat pengalihan isu dengan cara membuat cerita seolah saya membuat kesalahan. Agar bisa menjatuhkan dan membuat malu saya. Kita tidak mau diadu domba” demikian Wahiddin.

Sharing is caring

Tinggalkan Balasan