New here? Register. ×
×

MPD Aceh Besar Gelar Sosialisasi Pencegahan Pungutan Liar

no comments
Written by Redaksi 1 | Published in DAERAH, PENDIDIKAN
05Des

Rubernews.com | Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Aceh Besar menggelar sosialisasi pencegahan pungutan liar bagi komite dan kepala sekolah dalam lingkup satuan pendidikan Aceh Besar.

Kegiatan yang dibuka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar Dr Silahuddin MAg ini berlangsung di Aula SMK N 1 Almubarkeya, Kecamatan Ingin Jaya, Rabu (5/12/2018).

Kadisdikbud Aceh Besar mengatakan, tahun 2018 masih ditemukan kasus di beberapa tempat di Aceh Besar dimana ada guru yang berurusan dengan pihak berwajib. Hal ini ditengarai karena ketidak tahuan mereka bahwa ada perbedaan antara sumbangan dan kutipan/pungutan.

“Yang jelas beberapa kasus yang terjadi dikarenakan ketidaktahuan mereka, bukan sengaja mereka melakukan pemotongan akan tetapi karena ketidaktahuan mereka,” ujar Silahuddin.

Sementara Ketua MPD Aceh Besar, Prof Dr H Mustanir Yahya MSc menyadari bahwa sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan itu butuh dana, seperti dana BOS yang Rp 800 ribu per siswa tingkat SD, dan Rp 1 juta per siswa tingkat SMP tidaklah cukup untuk membiayai dana pendidikan apalagi ada kegiatan-kegaitan tambahan di sekolah itu.

“Maka untuk itulah disini kita memberikan pemahaman kepada para komite dan kepala sekolah bagaiamana caranya agar ini dibolehkan, dan harus diketahui oleh para guru. Contohnya, pungutan untuk kegiatan sekolah tambahan, itu kan bukan sumbangan tapi pungutan, dan itu termasuk pungli karena ditujukan dan ada jumlahnya serta besaran yang diwajibkan, hal itu dikategorikan pungutan liar,” sebut Mustanir.

“Sumbangan dan Pungutan itu beda definisi dan karakternya yang menyebabkan tidak boleh, yang tidak boleh itu pungutan, kalau sumbangan sukarela itu boleh,” tambahnya lagi.

Melalui sosialisasi ini, ia mencoba memfasilitasi kepada para kepala sekolah dan komite sekolah di Kabupaten Aceh Besar dengan tujuan agar tidak terjerat masalah hukum terkait sumbangan-sumbangan di sekolah, dimana dalam kegiatan ini diikuti oleh 300 Komite dan Kepala Sekolah se-Aceh Besar dengan pemateri dari kejaksaan, ombudsman dan dari kepolisian.

Ia juga berharap, untuk mendukung pelaksanaan pendidikan yang berkualitas perlu dana dan fasilitas yang tentu harus mengikutsertakan masyarakat, yang memang masyarakat Aceh sudah terbiasa dengan sumbangan atau wakaf.

“Akan tetapi dengan adanya peraturan saber pungli, itu perlu di atur jangan sampai niat baik masyarakat untuk berkontribusi di bidang pendidikan menjadi ranahnya hukum, inilah yang kita coba beri pemahaman,” pungkasnya.

Sharing is caring

Tinggalkan Balasan