New here? Register. ×
×

Keluh Kesah Penyandang Disabilitas Aceh di Hari Disabilitas Sedunia

no comments
Written by Redaksi 1 | Published in DAERAH
03Des

Rubernews.com | Masyarakat Aceh penyandang disabilitas menyampaikan keluh-kesah mereka terkait kondisi dan realitas yang dialaminya. Kaum difabel ini turut mempertanyakan kepedulian dan keseriusan pemerintah terhadap keberlangsungan hidup mereka baik dalam hal pekerjaan maupun ketersediaan layanan publik yang ramah bagi mereka.

Hal tersebut disampaikan Erlina Marlinda, salah satu penyandang disabilitas pada diskusi publik dalam memperingati Hari Disabilitas Se-Dunia yang berlangsung di Tower Coffee Banda Aceh, Senin (3/12/2018). Diskusi ini diselenggarakan oleh Forum Bangun Aceh (FBA) bersama Organisasi Penyandang Disabilitas dan Lintas Organisasi pegiat Difabel lainnya. 

Erlina yang mewakili Organisasi Disabilitas Aceh memaparkan tentang ‘Kondisi dan Realitas Penyandang Disabilitas di Aceh’. Dalam pemaparannya, Erlina menilai Pemerintah Aceh selama ini seperti menafikan keberlangsung hidup mereka dalam hal fasilitas publik. Menurutnya, pemerintah tidak peka dengan kondisi hidup kaum difabel sehingga tidak terfikir untuk menyediakan fasilitas publik yang ramah bagi mereka.

“Seperti layanan transportasi di Banda Aceh, tidak ada fasilitas yang ramah bagi kami,” ucapnya merujuk pada Halte Trans Koetaradja.

Karenanya, ia sangat mengharapkan Pemerintah Aceh dalam membangunan fasilitas publik baik transportasi dan lain sebagainya juga memberi ruang yang ramah bagi mereka, sehingga tidak ada kendalal saat hendak menikmati fasilitas umum tersebut, termasuk trotoar atau jalur pejalan kaki.

“Di Masjid Raya (Baiturrahman) juga tidak tersedia area khusus yang ramah bagi kami, padahal Masjid itu dibangun sangat megah dengan biaya yang tinggi,” ujarnya lagi. 

Hal senada juga disampaikan oleh penyandang disabilitas lainnya. Dalam kesempatan itu, mereka mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan untuk mereka, dengan memberikan pembekalan-pembekalan sesuai kemampuannya.

Wakil Ketua DPR Aceh, Irwan Djohan yang diundang sebagai pemateri memaparkan seputar ‘Keterlibatan Penyandang Disabilitas Dalam Perencanaan dan Pembangunan di Aceh’. Dalam pemaparannya, Irwan Djohan mengaku bahwa saat ini Kota Banda Aceh yang merupakan Ibukota Provinsi Aceh belum menyediakan ruang yang ramah secara maksimal bagi penyandang disabilitas.

Irwan Djohan menekankan, kedepannya Pemerintah Aceh dalam melakukan pembangunan agar memikirkan dan membuat perancangan yang juga memudahkan kalangan disabilitas. “Keberpihakan terhadap penyandang disabilitas harus dipikirkan secara nyata oleh pemerintah baik dalam sektor fasilitas publik, pekerjaan, ekonomi, maupun sosial-politik,” ungkapnya. 

Politisi Partai NasDem ini menambahkan, kurangnya keberpihakan dan keadilan bagi penyandang disabilitas lantaran belum adanya Qanun tentang Disabilitas di Aceh. “Belum maksimalnya layanan terhadap kaum disabilitas, mungkin disebabkan belum adanya Qanun. Kita akan coba mendoron lahirnya Qanun tentang Disabilitas sehingga kedepan adanya keberpihakan yang maksimal bagi kalangan difabel,” ujarnya.

“Qanun Disabilitas akan kita upayakan agar masuk dalam Prolega di tahun 2019 mendatang,” pungkasnya.

Dalam diskusi publik tersebut, turut menghadirkan dua pemateri lainnya, yaitu Nasir Djamil (Anggota Komisi III DPR RI) yang memaparkan tentang ‘Eksistensi UU No.8 Tahun 2016 Tentang penyandang Disabilitas’, dan Makhrozal (Direktur RSJ Aceh) yang memaparkan tentang ‘Quality Right Penyandang Disabilitas Psikososial’.

Sharing is caring

Tinggalkan Balasan