New here? Register. ×
×

1200 Boat Pukat Harimau Masih Beroperasi di Aceh Utara

no comments
Written by Redaksi 4 | Published in BERITA PILIHAN, DAERAH, EKONOMI, HUKUM
02Des

RUBERNEWS.COM, Lhoksukon | Sebanyak 1200 lebih boat nelayan di Aceh Utara dilaporkan masih menggunakan pukat harimau (trawl) sebagai alat tangkap. Boat berbagai ukuran tersebut ditambatkan di 5 kuala dan hingga saat ini masih beroperasi di wilayah perairan Aceh Utara.

“Secara aturan alat tangkap yang digunakan ini (trawl-red) dilarang oleh pemerintah. Namun, hingga kini belum bisa ditertibkan karena para nelayan tersebut belum memiliki alat tangkap pengganti” tutur Panglima Laot Aceh Utara, Asnawi Idris kepada rubernews.com di kawasan Teupin Punti, Sabtu (1/12/2018).

Menurut data yang dimiliki lembaga adat laut ini, jumlah nelayan yang menggunakan alat tangkap pukat harimau sudah mencapai 1200 boat. Boat-boat nelayan ini, kata Asnawi terdata di 5 kuala dari 8 kuala tempat penambatan boat di Aceh Utara yang berada dibawah pembinaan lembaga Panglima Laot.

Disinggung terkait upaya penertiban penggunaan alat tangkap serta meminimalisir konflik antara nelayan yang menggunakan trawl dan jaring biasa, Asnawi menyebut setiap tahun pihaknya menggelar sosialisasi kepada seluruh nelayan. Sosialisasi yang juga ikut dihadiri aparat penegak hukum terkait, kata dia, agar tidak ada pertentangan yang menjurus pada tindakan pidana dari kedua pihak.

“Kami pernah mendengar langsung dari Lanal Lhokseumawe dan Polisi Airud bahwa mereka siap menertibkan kapan saja. Namun, persoalannya, pemerintah harus memberikan kompensasi dulu kepada nelayan pengguna trawl. Disaat trawl mereka ditarik, maka pemerintah harus memberikan jaring” kata Asnawi.

Di Aceh Utara sendiri, ungkapnya, alat tangkap jenis ini bukan hanya digunakan oleh kapal-kapal besar namun juga digunakan oleh boat tradisional dengan modifikasi trawl seperti langge dan elak.

Untuk merealisasikan program zero trawl atau tidak ada lagi penggunaan pukat harimau, Panglima Laot Aceh Utara telah mengajukan usulan pengganti trawl ke jaring biasa dengan anggaran mencapai Rp8 Milyar. Namun, pada tahun ini, kata Asnawi, pemerintah Aceh hanya membantu untuk penggantian alat tangkap pukat harimau untuk 150 boat saja.

“Kita telah usulkan Rp8 Milyar untuk 1220 boat, tapi yang direalisasikan pemerintah hanya Rp1,6 M atau hanya cukup untuk 150 unit boat. Yang dapat kita hentikan dua kecamatan yakni Kecamatan Syamtalira Bayu dan Tanah Pasir. Tinggal 3 kecamatan lagi yang belum yakni Kecamatan Samudera, Lapang dan Seunuddon” tutur Asnawi.

Untuk merealisasikan program Kementerian Kelautan dan Perikanan RI terkait pelarangan seluruh alat tangkap trawl dan cantrang beroperasi di perairan Indonesia, Asnawi berharap dapat mempercepat proses peralihan dari trawl ke alat tangkap biasa.

“Ini yang untuk dua kecamatan dalam waktu dekat akan dilakukan penyerahan alat tangkap bantuan pemerintah. Trawl ditarik dan dimusnahkan dan sebagai gantinya pemerintah menyerahkan jaring biasa. Kami berharap, sisanya yang seribu lebih lagi itu dapat direalisasikan pemerintah pada tahun 2019” harap Asnawi yang juga Caleg DPRA dari Partai Gerindra ini.

Sharing is caring

Tinggalkan Balasan