New here? Register. ×
×

Komisi I Minta Pemkab Aceh Besar Selesaikan Sengketa Tapal Batas

no comments
Written by Redaksi 1 | Published in DAERAH
01Des

Rubernews.com | Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar, Bakhtiar ST meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat untuk segera menyelesaikan sengketa tapal batas yang melanda sejumlah wilayah Aceh Besar.

Hal ini disampaikan Bakhtiar menyikapi sengketa tapal batas di sejumlah desa yang kerap menimbulkan keributan di antara warga dari kedua desa yang bersengketa.

“Pemkab Aceh Besar melaui instansi terkait harus segera menyelesaikan sengketa tapal batas. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari terjadinya bentrokan antar warga desa yang mempersengketakannya. Kalau sengketa tapal batas dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya penyelesaian oleh pemerintah, dikhawatirkan akan menjadi ‘bom waktu’ yang dapat memicu konflik,” ujar Bakhtiar kepada media ini, Sabtu (1/12/2018).

Dalam upaya penyelesaiaan sengketa tapal bata, lanjut Bakhtiar, Pemerintah Aceh Besar diminta juga ikut melibatkan Komisi I DPRK. Hal ini dianggap penting untuk mempermudah dalam penyusunan regulasi, andai diperlukan.

“Menurut saya upaya penyelesaian kasus-kasus sengketa tapal batas, baik antar desa, kecamatan dan bahkan kabupaten sangat penting dilakukan Pemkab Aceh Besar, tentunya dengan ikut melibatkan Komisi I DPRK sebagai mitra kerja pemerintah,” ucapnya.

Politisi Partai Aceh ini menambahkan, terkait mekanisme penyelesaian tapal batas telah diuraikan dengan sangat datail melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.

“Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu  Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis,” sebut Bakhtiar, merujuk pada Permendagri Nomor 45 Tahun 2016.

Bakhtiar menambahkan, penyelesaian tapal batas sebagaimana Permendagri dimaksud adalah ranah eksekutif, dalam hal ini Bupati Aceh Besar dengan melibatkan pihak terkait. Bila merujuk pada Pasal 18 ayat 3 Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 disebutkan bahwa ‘Penyelesaian perselisihan batas Desa antar Desa pada wilayah Kecamatan yang berbeda dalam satu wilayah kabupaten/Kota diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Bupati/Walikota dituangkan dalam Berita Acara’.

“Ini hanya masalah itikad baik dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk menyelesaikan setiap sengketa tapal batas di desa-desa. Sebagai anggota DPR kita hanya bisa menyaran dan menekan pemerintah agar segera menyelesaikan sengketa tapal batas di beberapa wilayah di Aceh Besar, guna menghindari terjadinya konflik yang memakan korban dikalangan warga,” demikian pungkas Bakhtiar.

Seperti diketahui, pada pertengahan 2018, setidaknya ada dua kasus sengketa tapal batas di Aceh Besar yang hampir berujung bentrokan antar warga. Kasus pertama terjadi di Kecamatan Lhoknga pada akhir Juli lalu, dimana warga Lampuuk dan Lam Lhom hampir bentrok karena sengketa tapal batas kedua desa. Masyarakat dari kedua desa ini sudah lama menantikan peran pemerintah setempat untuk menyelesaikan sengketa tapal batas.

Sementara kasus lainnya terjadi di Kecamatan Kuta Baro pada akhir Agustus, dimana puluhan warga Gampong Cucum, Kecamatan Kuta Baro memboikot pengerjaan gardu PLN. Warga menuntut  Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk secepatnya menyelesaikan sengketa batas wilayah Desa Cot Yang dan Desa Cucum yang cukup lama dan berbelit-belit. (*)

Sharing is caring

Tinggalkan Balasan