New here? Register. ×
×

Pemilihan Rektor Unimal Mengambang, Status Senat Dipersoalkan

no comments
12Nov

RUBERNEWS.COM | Pemilihan Rektor Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara periode 2018-2022 belum jelas kapan akan dilanjutkan. Setelah sempat melalui beberapa tahapan, kini, pemilihan sosok pengganti Dr Apridar sebagai Rektor Unimal terhenti setelah ditetapkannya 3 nama kandidat. Hingga kini, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) belum memberikan aba-aba kepada panitia untuk melanjutkan tahapan pemilihan Rektor Unimal.

Ketidakpastian jadwal pemungutan suara memunculkan banyak spekulasi dan kabar miring  di kalangan dosen dan warga yang peduli pada suksesor Rektor Unimal. Berhembus isu tentang dugaan tentang beberapa tahapan yang sudah dilaksanakan panitia, tidak sesuai mekanisme. Tahapan pemilihan Rektor Unimal dinilai cacat secara aturan dan diduga melanggar Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, tidak sesuai Statuta Unimal hingga melanggar SK Rektor Unimal itu sendiri.

Sebuah sumber media ini menyebut, ada belasan anggota Senat Unimal yang sudah tidak sesuai dengan peraturan.  Namun, belasan anggota senat yang dipersoalkan itu diketahui masih menggunakan hak pilih pada proses penjaringan dari bakal calon menjadi calon, akhir Juli lalu.

“Ada dugaan para senat dari perwakilan dosen merangkap jabatan. Kemudian ada juga anggota senat yang tidak tercatat sebagai PNS di Unimal, melainkan di PTN lain, namun tetap memiliki hak pilih. Lalu ada juga yang berstatus tugas belajar. Data yang kami miliki, setidaknya ada 12 nama anggota senat yang melanggar ketentuan” tutur sumber yang tak bersedia disebutkan identitasnya, Senin (12/11/2018).

Dari data yang dimiliki pihaknya, terdapat 8 anggota senat dari unsur Perwakilan Dosen yang merangkap jabatan, diantaranya sebagai Ketua Jurusan (Kajur) Akuntansi dan Kajur EKP di Fakultas Ekonomi, Ketua Bagian Hukum Pidana dan Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum. Selanjutnya, anggota senat yang diduga melanggar ketentuan pasal 98 PP nomor 11 tahun 2017 dan point ke lima SK Rektor nomor 1286/H45/TU/2010 adalah Pembantu Dekan Bidang Adm Umum dan Keuangan Fakultas Pertanian, Pembantu Dekan Bidang Adm Umum dan Keuangan FISIP, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Teknik serta Kabag Akademik pada Biro Akademik Unimal.

Selain itu, dua anggota senat unsur perwakilan dosen yang sedang dalam masa Penugasan juga dipersoalkan. Adalah Dr. Teuku Zulkarnaen yang disebut merangkap jabatan di luar kampus yakni sebagai Ketua Panwaslu Kota Lhokseumawe. Dr. T. Zulkarnaen disebut tidak sesuai dengan pasal 276 PP Nomor 11 tahun 2017, poin ke lima SK Rektor dan sumpah PNS dan jabatan negeri. Satu lagi anggota senat yang berstatus penugasan dari unsur perwakilan dosen yaitu Alfian, MA. Alfian diketahui sedang dalam masa tugas belajar di Universitas Diponegoro dan tidak memenuhi pasal 1 ayat 1 Permendiknas nomor 48 tahun 2009 dan poin ke lima SK Rektor Unimal tahun 2010.

Kemudian, status keanggotaan senat yang dipertanyakan yakni Dekan Fakultas Kedokteran dan Dekan FKIP Unimal. Keduanya berstatus PNS non Unimal dan melanggar persyaratan pokok keanggotaan senat atau tidak sesuai dengan pasal 48 ayat 8 huruf a Permendiknas no 36 tahun 2006 tentang statuta Unimal.

“Seharusnya, senat itu tidak boleh rangkap jabatan, termasuk rektor itu sendiri. Itu berlaku secara nasional. Begitu seorang senat rangkap jabatan di tempat lain, ia harus mundur dan secara otomatis dia tidak punya hak pilih lagi” tuturnya.

Belum lagi anggota senat dari unsur keterwakilan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang jumlahnya mencapai 5 orang. Secara aturan, perwakilan dari LPPM yang berstatus ex-officio hanya Ketua LPPM saja.

Lebih fatal lagi, sebut sumber media ini, ijasah Strata 3 (S3) salah seorang calon di perguruan tinggi di Medan, Sumatera Utara diduga tidak terakreditasi BAN-PT. Untuk hal ini, ijasah salah satu kandidat dinilai bertentangan dengan pasal 60 UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. “Berdasarkan pasal 60, dapat disimpulkan ijasah yang tidak terakreditasi program studi adalah ijasah yang tidak layak dan akuntable dan harus diabaikan” ucapnya.

Namun, sejumlah fakta yang disebutkan di atas seolah diabaikan oleh panitia. Panitia tetap melanjutkan ke tahap pemilihan. Tiga kandidat akhirnya terpilih untuk ikut tahap berikutnya yakni Herman Fithra, Iskandar Zulkarnaen dan Wesli.

Pada bagian akhir, sumber tersebut mengingatkan kembali bahwa masa jabatan Rektor Unimal telah berakhir terhitung sejak 15 Oktober 2018. Meski diperpanjang, jabatan rektor disebut tidak lagi definitif. Secara aturan yang termaktub pada Statuta Unimal, keanggotaan senat pun berakhir. Sehingga, panitia perlu melakukan pemilihan kembali anggota senat yang nantinya akan menjadi voter pada pemungutan suara untuk memilih Rektor Unimal masa bakti 2018-2022.

“Masa jabatan pimpinan perguruan tinggi dengan istilah diperpanjang itu tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan. Kita ingin proses pemilihan di kampus kebanggaan masyarakat Pasai ini benar-benar sesuai aturan. Tidak ada intrik didalamnya” harapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Panitia Pemilihan Rektor Unimal, Dr. Mukhlis membantah semua tudingan yang disebutkan. Didampingi Sekretaris Panitia, Dr Baidawi, Mukhlis menyebut pihaknya telah melaksanakan tahapan sesuai mekanisme yang berlaku yakni berdasarkan Statuta Unimal.

Mukhlis juga membantah belum dikeluarkan perintah penyelenggaraan pemungutan suara dari Menteri Ristekdikti, bukan karena adanya kekeliruan pihaknya pada tahap penjaringan. Saat ini, sebut dia, terdapat sekitar 24 universitas/PTN di Indonesia yang mengalami hal serupa seperti Unimal, yakni belum ada lampu hijau jadwal pemilihan pimpinan tertinggi.

Mukhlis menjelaskan, pihaknya sudah melaksanakan tahapan pemilihan sesuai mekanisme dan Statuta Unimal yakni mulai dari tahap pendaftaran bakal calon, penjaringan balon hingga terpilih 3 calon dari 8 pendaftar.

“Saat ini sedang proses penelitian rekam jejak calon oleh kementerian termasuk menggandeng PPATK. Sampai tahap ini (penjaringan balon), kewenangan masih ada pada Senat Unimal dan kami selalu melaporkan setiap tahapan ke kementerian. Berbeda pada saat pemilihan Rektor nanti, ada keterlibatan menteri didalamnya. Menteri pemilik 35 % suara” tutur Mukhlis. Dijelaskan, jika Senat Unimal saat ini berjumlah 35 orang, maka satu orang menteri setara dengan 18 suara anggota senat.

Terkait rangkap jabatan, Mukhlis menyebut status keanggotaan senat dan jabatan sebagai Ketua Jurusan bukanlah rangkap jabatan. “Kajur itu bukan jabatan tapi tugas tambahan. Dalam perguruan tinggi itu tidak ada istilah jabatan” imbuhnya.

Untuk jabatan Dekan Kedokteran yang berstatus sebagai PNS di Unsyiah, ia menyebut tidak bertentangan dengan statuta karena jabatan Dekan Kedokteran merupakan anggota senat ex-officio. Sedangkan status Dekan FKIP yang juga mantan Pembantu Rektor Unimal disebut pindah homebase latar belakang keilmuan, yakni dari dosen Teknik menjadi Dekan di FKIP. Hal ini disebut juga tidak melanggar aturan.

Sedangkan keanggotaan senat dari unsur LPPM dia sebut hanya merujuk pada statuta lama. “Dalam statuta lama mengamanahkan demikian. Ada 4 Kepala Pusat dibawah  Ketua LPPM yang punya hak suara. Saat ini Statuta Unimal sudah diusulakan untuk beberapa revisi, namun untuk tahapan pemilihan Rektor, kita masih menggunakan statuta lama” sebutnya.

Demikian pula ketika dikonfirmasi status Ketua Panwaslu Lhokseumawe dan Alfian MA yang disebut sedang tugas belajar. Mukhlis menyebut, pihaknya belum menerima SK pengunduran diri dan SK tugas belajar dari kementerian bagi ke dua nama tersebut. “Kami sudah tanya ke Pak Alfian, tidak ada tugas belajar katanya. Ke Pak Zul (Ketua Panwaslu) beliau mengatakan sudah mengajukan surat berhenti sementara dari dosen ke kementerian. Akan tetapi, kami tidak menerima SK dari kementerian untuk ke dua nama tersebut. Tidak bisa diganti begitu saja tanpa surat” ungkap Mukhlis.

Ketika dikonfirmasi terkait ijasah salah seorang calon rektor yang disebut tidak terakreditasi BAN-PT, panitia menyebut tidak ada aturan yang menyebut calon rektor harus bergelar S3 terakreditasi. “Dalam Peraturan Menteri yang ada disebutkan, calon Rektor harus berpendidikan S3. Tidak ada disebutkan misalnya dalam kurung harus terakreditasi. Tidak ada,” tutur Dr Baidawi menambahkan.

Demikian juga ketika dikonfirmasi status masa jabatan Rektor Unimal dan Senat Unimal yang disebut telah berakhir. Mukhlis mengklarifikasi bahwa status masa jabatan Rektor Unimal belum berakhir. SK yang diterbitkan Kementerian Ristek Dikti baru-baru ini, memperpanjang masa jabatan Rektor hingga paling lambat 31 Desember 2018.

“Rektor sekarang tidak berstatus Penjabat maupun Pelaksana Tugas (Plt), tetap definitif. Periode masa jabatan diperpanjang dan masih tetap periode 2014-2018. Karena yang diatur itu periodenya, bukan tanggal masa jabatan Rektor. Secara otomatis status keanggotaan senat belum berakhir” ujarnya.

Pada bagian akhir, panitia menyesalkan rumor itu dihembuskan setelah ditetapkannya 3 nama kandidat. Panitia menyarankan kepada pihak yang tidak puas agar menyampaikan keluhan langsung kepada pihaknya. “Seharusnya laporan dan komplain disampaikan ke kami. Kami di dalam senat tidak pernah mempersoalkan masalah ini. Tapi di luar kok banyak komplain” kata Mukhlis.

Sharing is caring