New here? Register. ×
×

Terkait Izin PT. EMM, Dedi PNA : Keberpihakan Lebih Penting dari Sekedar Keabsahan Perizinan

no comments
11Nov

RUBERNEWS.COM, BANDA ACEH | Anggota Komisi II DPR Aceh Dedi Safrizal mendukung penuh langkah kolektif wakil rakyat yang memutuskan menolak izin PT Emas Mineral Murni (PT EMM) yang berencana melakukan eksploitasi tambang di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kab. Nagan Raya.

“Saya mengapresiasi secara khusus kepada teman-teman di DPRA atas keberpihakan terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam Aceh. Penolakan itu suatu keharusan,” tutur Dedi Safrizal, Minggu (11/11/2018).

Sebelumnya, sidang paripurna istimewa DPRA yang dipimpin Wakil Ketua Sulaiman Abda, Selasa (6/11) memutuskan menolak izin PT. EMM. Dalam keputusan itu disebutkan, DPRA menyatakan izin usaha pertambangan operasi produksi PT. EMM yang dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 66/1/IUP/PMA/2017 tanggal 19 Desember 2017 bertentangan dengan kewenangan Aceh sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).

DPRA merekomendasi kepada Kepala BKPM RI untuk mencabut atau membatalkan izin eksploitasi yang diberikan kepada PT. EMM di Kecamatan Beutong dan Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kab. Nagan Raya, serta di Kecamatan Celala dan Kecamatan Pegasing, Kab. Aceh Tengah.

Menurut Anggota DPRA dari Partai Nanggroe Aceh ini, urusan eksploitasi tambang dan migas di Aceh bukan hanya persoalan keabsahan perizinan secara hukum administrasi yang berlaku. Lebih dari itu, pengelolaan hasil kekayaan alam Aceh harus sesuai dengan prinsip-prinsip pengolalaan SDA yang diatur dalam UUPA. Keberpihakan kepada masyarakat Aceh sebagai pemilik, kata Dedi, lebih utama ketimbang keabsahan administrasi.

“Sejarah telah mengajarkan kita agar tidak kembali menelan pil pahit bagaimana buruknya pengelolaan hasil kekayaan alam Aceh masa lalu. Tidak ada keberpihakan kepada Aceh sebagai pemilik dalam hal pengelolaan dan eksploitasi Sumber Daya Alam Aceh ketika itu sehingga menjadi salah satu pemicu ketegangan hubungan pemerintah pusat dan rakyat Aceh” sebut Dedi.

Dedi mengingatkan, ada dua hal yang paling penting yang harus dilihat dalam rencana eksplotasi PT. EMM. Pertama adanya pelanggaran prinsip pengelolaan SDA sebagaimana diatur dalam UUPA, yang hal ini merugikan kewenangan Aceh dalam pengolaan SDA.

“Kedua, eksploitasi SDA merupakan kegiatan bisnis yang tujuan utamanya adalah keuntungan bagi pemegang saham dan kepemilikan saham mayoritas adalah milik asing. Tentunya devidennya dibagi kepada asing. Dan ini tidak dan sangat tidak menguntungkan Aceh sebagai pemilik SDA yanga telah menjaga dan merawat SDA sejak ratusan tahun” ujarnya..

Untuk itu, Dedi Safrizal mengharapkan pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap pengelolaan SDA, dengan mengambil langkah hukum dan bisnis to bisnis (B to B) untuk mendapatkan saham dalam setiap pengelolaan SDA. Karena hanya dengan cara itu, sebut Dedi, masyarakat Aceh akan mendapatkan benefit dari kegiatan eksploitasi sumber daya alam.

“Kita akan mengupayakan pembentukan Pansus untuk menyelidiki secara menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan yang mendapatkan konsensi pengelolaan SDA yang di Aceh, baik yang izinnya dari pusat atau dari pemerintah Aceh” demikian Dedi Safrizal.

Sharing is caring