New here? Register. ×
×

ASN dan Aparat Desa Dihimbau Netral Jelang Pemilu 2019

no comments
09Nov

Rubernews.com | Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tahun 2019 mendatang, Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa/Datok Penghulu dan perangkat desa dihimbau untuk tetap netral. Himbauan tersebut disampaikan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Tamiang, Imran SE saat acara Deklarasi Pemilu Damai 2018-2019 bagi aparatur di Gedung SKB Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Jum’at (09/11).

Dengan demikian, kata Imran, pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Aceh Tamiang benar-benar Demokratis berjalan lancar dan damai.

“Kita berharap dengan deklarasi damai bagi aparatur menjadi awal yang baik, dalam rangka mewujudkan Netralitas ASN, selama proses, dan sesudah tahapan pemilu berjalan,” katanya.

Dengan dilaksanaknya deklarasi damai tersebut, lanjut Imran, diharapkan kepala daerah, pimpinan/anggota legislatif yang menjadi pengurus parpol, tim kampanye, atau sebutan lainnya untuk tidak menggunakan jabatannya melibatkan ASN maupun mendesain program yang anggarannya bersumber dari APBN, APBD untuk kepentingan kelompok dalam pemilu 2019.

“Ini jelas tersebut dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara, dan Perbawaslu Nomor 28 tahun 2018 tentang pengawasan kampanye, dimana menyebutkan, Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara pejabat struktural dan pejabat fungsional, dan aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye,” papar Imran.

Selain itu ia menambahkan, titik rawan berikutnya adanya kecenderungan pelibatan kepala desa/Datok Penghulu dan perangkat desa lainnya seperti Sekdes, kepala dusun/kepala lingkungan untuk menggalang dukungan dan memfasilitasi masyarakat untuk kepentingan calon atau partai tertentu.

Terkait hal tersebut, kata Imran, larangannya sangat tegas disebutkan dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Perbawaslu nomor 28 tahun 2018 yang menyebutkan kepala desa/Datok Penghulu atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu.

“artinya wujud dari sepakat mewujudkan pemilu damai ini adalah, semua kita juga harus komit untuk mematuhi aturan yang ada, baik tingkat atas sampai ke rukun warga,” tegas Imran.

Sharing is caring

Tinggalkan Balasan