New here? Register. ×
×

Terkait PT EMM, Tarmizi Panyang: Jangan Sampai Aceh Seperti Tidak Bertuan

no comments
Written by Muzakir | Published in DAERAH
07Nov

Rubernews.com | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Aceh, Tarmizi Panyang meminta semua elemen masyarakat untuk terus menggelorakan penolakan terhadap izin pertambangan PT Emas Mineral Murni (EMM) di Beutong Ateuh Banggala.

Selain akan merusak lingkungan, ekosistem, dan sejumlah situs sejarah termasuk makam ulama besar Aceh di wilayah itu, prosedur izin pertambangan PT EMM di Beutong juga telah melanggar kewenangan Aceh sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Bahkan DPRA sebagai salah satu lembaga negara di Aceh tidak pernah memberi persetujuan penetapan wilayah izin usaha pertambangan PT EMM di wilayah Beutong Ateuh Banggala Nagan Raya dan Celala serta Pekasi Kabupaten Aceh Tengah yang berada dalam kawasan hutan lindung.

Menanggapi hal tersebut, Tarmizi Panyang meminta kepada semua stakeholders di Aceh terutama Pemerintah Aceh dan DPRA agar menjadikan kasus PT EMM sebagai contoh, pasalnya keberadaan PT EMM di Beutong Nagan Raya telah menimbulkan konflik dengan masyarakat sekitar, sehingga sebelum keberadaan PT EMM memakan korban sudah selayaknya Pemerintah Aceh bersikap.

Selain itu, izin usaha pertambangan PT EMM di Nagan Raya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Mirisnya lagi, izin tersebut bukan ditandatangani langsung oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melainkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama menteri dimaksud.

“Kasus PT EMM ini PR bagi kita semua, terkhusus bagi Pemerintah Aceh, jangan sampai terkesan Aceh seperti tidak bertuan, sehingga persoalan izin cukup dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat tanpa persetujuan Pemerintah Aceh dan DPRA,” ujar Tamizi Panyang dalam Rapat Paripurna Khusus dengan Agenda Penolakan Terhadap Aktifitas Eksplorasi PT EMM di Beutong Nagan Raya, pada Selasa (6/11/2018) sore.

Baca: Langgar Kewenangan Aceh, DPRA Tolak Izin PT EMM di Nagan Raya

Lanjut Tarmizi, Aceh adalah daerah yang terbuka untuk para investor yang ingin  melakukan investasi di Bumi Serambi Mekkah, namun semua investasi harus sesuai dengan prosedur Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUP) dengan mendapat persetujuan dari Pemerintah Aceh dan DPRA.

“Aceh nyoe na poe, Aceh yang ka 13 thoen damei beuna yum (Aceh ini ada pemiliknya, Aceh yang sudah 13 tahun damai harus dihargai-red). Setiap yang masuk ke Aceh harus sepengetahuan dan persetujuan Pemerintah Aceh dan DPRA,” tegasnya.

Politisi Partai Aceh dari Dapil Aceh Utara-Lhokseumawe ini juga meminta DPRA, mahasiswa dan elemen sipil lainnya agak tetap melanjutkan perjuangan menolak aktifitas eksplorasi pertambangan PT EMM di Beutong Nagan Raya karena disamping akan merusak lingkungan dan ekosistem, proses izin usahanya juga mengangkangi kedaulatan Aceh sebagaimana yang diamanatkan dalam UUPA.

 

Sharing is caring