New here? Register. ×
×

Langgar Kewenangan Aceh, DPRA Tolak Izin PT EMM di Nagan Raya

no comments
Written by Muzakir | Published in BERITA PILIHAN, DAERAH
06Nov

Rubernews.om | Masyarakat Aceh khususnya dari Kabupaten Nagan Raya terus menyuarakan penolakan terhadap izin operasional PT Emas Mineral Murni (EMM) di Beutong Ateuh Banggala karena dinilai akan merusak lingkungan dan ekosistem.

Selain itu akan menghancurkan sejumlah situs sejarah termasuk makam ulama besar Aceh yang lokasinya masuk dalam area eksploitasi tambang emas PT EMM.

Untuk itu, berbagai elemen sipil menuntut Pemerintah Aceh dan DPRA agar mendesak Pemerintah Pusat untuk mencabut izin operasional PT EMM, yang dianggap akan menjadi ‘bom waktu’ bagi masyarakat yang mendiami kawasan dimaksud.

Menanggapi hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar Rapat Paripurna Khusus dengan Agenda Penolakan Terhadap Aktifitas Eksplorasi PT EMM di Beutong Nagan Raya, Selasa (6/11/2018) sore. Rapat yang berlangsung di gedung utama DPRA ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda.

Pada Sidang Paripurna itu, Komisi II DPRA yang membidangi bagian Perekonomian, SDA dan Lingkungan Hidup menyampaikan hasil laporan mereka terkait izin keberadaan PT EMM di Nagan Raya. Penyampaian ini dibacakan langsung oleh Ketua Komisi II Nurzahri.

Dalam penyampaiannya, Nurzahri mengatakan bahwa Aceh sangat terbuka untuk investor, bahkan Komisi II mendukung penuh setiap investasi di Aceh selama tidak menyalahi dengan kewenangan Aceh sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

“Komisi II DPRA sangat mendukung investasi di Aceh, dan memberikan apresiasi kepada PT EMM yang telah melakukan investasi di Aceh. Aceh sangat terbuka untuk investor yang ingin berinvestasi, selama proses investasi dilakukan dengan kewenangan Aceh berdasarkan UUPA,” tegasnya.

Nurzahri menyebut izin pertambangan PT EMM di Nagan Raya bukan ditandatangani langsung oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melainkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama menteri dimaksud. Menurutnya, izin pertambangan PT EMM telah melanggar kewenangan Aceh berdasarkan UUPA.

“Surat ini (izin pertambangan PT EMM-red) bukan ditandatangani oleh Menteri ESDM, tetapi ditandatangani oleh Kepala BKPM atas nama Menteri ESDM, ini melanggar kewenangan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh terutama Pasal 156 dan 165,” sebutnya.

Politisi Partai Aceh ini juga dengan tegas mengatakan bahwa DPRA tidak pernah memberi persetujuan penetapan wilayah izin usaha pertambangan PT EMM di wilayah Beutong Ateuh Banggala Nagan Raya dan Celala serta Pekasi Kabupaten Aceh Tengah yang berada dalam kawasan hutan lindung sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 6 Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan, Mineral dan Batubara.  

Dalam kesempatan tersebut, Nurzahri mengajak seluruh anggota DPRA untuk menyatakan satu sikap terkait status izin operasional PT EMM. Menurut pandangan Komisi II, status izin PT EMM di Nagan Raya bertentangan dengan kewengan Aceh sebagaimana yang diatur dalam UUPA. Selain itu, Komisi II juga meminta Pemerintah Aceh untuk membentuk tim khusus yang melibatkan DPR Aceh untuk melakukan upaya hukum terhadap izin usaha PT EMM.

Setelah penyampaian Komisi II, Sidang Paripurna DPRA dengan suara bulat menyatakan bahwa izin usaha pertambangan PT EMM di Nagan Raya adalah ilegal, dan mendesak Pemerintah Pusat untuk segera mencabut izin usahanya di Nagan Raya.

Baca Juga: Izin Pertambangan Emas PT EMM di Beutong Pengkhianatan Terhadap MoU Helsinki

Sharing is caring