New here? Register. ×
×

Tapal Batas 2 Kampung di Atam Capai Kesepakatan

no comments
Written by Mustafa Rani | Published in DAERAH, HUKUM
02Nov

Rubernews.com | Keputusan bersama tapal batas antara Kampung Tanjung Seumantoh dengan Kampung Simpang Empat, Kecamatan Karang, Baru Aceh Tamiang menemukan titik terang setelah Camat setempat mengambil kebijakan tapal batas antara Kampung bertetangga itu, Jum’at (2/11).

Amatan awak media, pasca digelarnya musyawarah kedua belah pihak yang difasilitasi Camat setempat, Zulfiqar dan jajarannya, pada Jumat 26/10/18 pekan lalu di Aula Kantor Camat.

Sebelumnya, Kampung Tanjung Seumantoh terlebih dahulu membentuk Tim Khusus yang diketuai, Samsul Bahri SE yang merupakan mantan Mukim Simpang Empat dan 15 Anggota Tim dari berbagai kalangan, mulai dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, para Mantan Kepala Desa dan Tokoh Pemuda masing-masing, H Hamzah OK, Abdul Latif, Abdulluddin, H Usman Nafi, Abdul Manaf, Saiful Alam SE, Ahmad Ramlan, Yusrizal, Razzaq, Harun, Ridwan, Adek, M Ali dan Syahrul.

Tim tersebut dibentuk berdasarkan hasil musyawarah desa yang diselenggarakan pada Jumat 19/10/18 di Kantor Desa setempat. Setelah terbentuk Tim, langsung turun kelapangan, pada Sabtu (20/10) untuk mengumpulkan data dan keterangan saksi-saksi hidup sejarah perjalanan Desa Tanjung Seumantoh.

Setelah mendapatkan data dan keterangan saksi hidup, Tim merumuskan satu hasil, di mana lomasi sekolah MIN dan Kuburan menjadi wilayah hukum kampung Tanjung Seumantoh.

Alhasil rumusan tersebut menjadi modal Tim untuk menghadapi Musyawarah dengan Desa Simpang empat. Namun, pihak Simpang empat masih bersikeras dengan mengklaim gedung Madrasah Ibtidaiyah Negri 2 (MIN) dan kuburan merupakan wilayah hukum mereka tanpa dasar dan saksi hidup yang mampu menjelaskannya.

Ketegangan kedua belah pihak akhirnya teratasi, setelah Camat Karang Baru melakukan pendekatan Persuasif dan menyepakati secara bersama bahwa lokasi MIN 2 berada dalam wilayah hukum Kampung Tanjung Seumantoh dan Kuburan menjadi wilayah hukum Kampung Simpang Empat.

Meski belum dicatat dalam berita acara musyawarah, namun kesepakatan awal ini menjadi sebuah titik terang bagi kedua belah pihak untuk mengakhiri polemik panjang tapal batas kedua desa.

Camat Karang Baru, Zulfiqar kepada awak media, Kamis (1/11) mengatakan, penetapan dan penegasan batas desa yang sedang dilaksanakan dalam Kecamatan Karang Baru mengacu kepada Permendagri no 45 thn 2016. Dan Permendagri nomor 1 thn 2017 tentang penataan desa. Kedua Permendagri itu mengatur tentang kewajiban setiap kampung mempunyai batas dan peta desa.

“Untuk itu Kecamatan Karang Baru telah memutuskan setiap Kampung harus membuat batas dan peta desa dengan menggunakan anggaran desa thn 2018,” ujarnya.

Ia menyebut, Ketika berjalannya proses, terjadi selisih atau ketidaksepakatan dalam menentukan batas antar kampung. Maka pihak Kecamatan mengundang pihak yang berselisih untuk bermusyawarah di kecamatan.

“Apabila tidak juga dicapai kesepakatan, maka kecamatan yang mengambil kebijakan untuk memutuskan batas desa secara berkeadilan dan harus diterima kedua belah pihak,” paparnya.

Selain itu, lanjutnya, Permendagri nomor 1tahun 2017, telah menegaskan bahwa penetapan dan penegasan batas desa menjadi salah satu urusan wajib, apabila itu tidak dilaksanakan, maka dapat merugikan desa itu sendiri, karena dapat dibubarkan, dilebur atau digabung.

“Atas dasar dan pertimbangan inilah maka Kecamata Karang Baru meminta kampung-kampung untuk memprogramkan pada anggaran desanya masing masing,” tuturnya.

Selain itu, Kata Camat, sejak kabupaten Aceh Tamiang terbentuk dari thn 2002 yang lalu, hingga saat ini kampung dalam Kecamatan Karang Baru, saat inilah baru dibuat batas desanya, karena batas wilayah administrasi pemerintahan ini sangat perlu.

Menurutnya, segala urusan pembangunan akan terkait dengan tegasnya batas administrasi pemerintahan.

“Kalau batas kampung tidak jelas, maka akan terkendala kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk dalam urusan pertanahan,” jelasnya.

Sharing is caring