New here? Register. ×
×

Pembawa Bendera Tauhid Jadi Tersangka, Ormas Islam Terbitkan 5 Pernyataan Sikap

no comments
27Okt

RUBERNEWS.COM, Jakarta | Polisi telah menetapkan Uus Sukmana, pembawa bendera bertuliskan lafadz tauhid yang dibakar pada Hari Santri Nasional (HSN) di Garut, sebagai tersangka. Namun meski menjadi tersangka, polisi tidak melakukan penahanan terhadap Uus.

“Uus naik jadi tersangka pasal 174 KUHP dan sudah diperiksa sebagai tersangka,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Umar Surya Fana seperti dilansir Republika.co.id, Jumat (26/10/2018).

Kendati demikian, penahanan tidak dilakukan. Pasalnya, Uus terancam pasal yang hukumannya lebih kecil dari lima tahun penjara. “Tidak bisa ditahan, ancaman hukuman kurang dari lima tahun,” ujar Umar.

Kabareskrim Polri Komjen Arief Sulistyanto mengatakan, pembawa bendera itu terancam pasal 174 KUHP yakni Mengganggu Rapat Umum. Pasal itu berbunyi, barangsiapa dengan sengaja mengganggu rapat umum yang tidak terlarang, dengan mengadakan huru hara, atau membuat gaduh, dihukum penjara selama – lamanya tiga minggu atau denda sebanyak – banyaknya Rp 900.

“Sebenernya saudara Uus inilah orang yang ingin mengganggu kegiatan hari santri nasional itu,” kata Arief Sulistyanto di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (26/10).

Dalam perkembangan kasus ini, tiga pembakar bendera tidak dikenai unsur pidana karena tidak adanya unsur kesengajaan atau niat jahat (//mens rea//) dalam pembakaran bendera. “Karena spontan, tidak ada niat jahat dari Banser saat melakukan pembakaran” tutur Arief.

Dengan tidak adanya unsur niat jahat itu, maka gugurlah unsur pidana yang menjerat tiga anggota Banser. Untuk diketahui, dalam suatu pidana, harus dipenuhi dua unsur yakni actus reus atau fisik perbuatan pidana, dan mens rea atau niat motif melakukan pidana.

Acara peringatan Hari Santri Nasional itu, adalah acara resmi dengan izin kepolisian. Peraturan dalam acara itu tidak memperbolehkan peserta membawa bendera apapun selain bendera merah putih.

Namun, Uus justru membawa bendera hitam bertuliskan lafadz Tauhid, yang diidentifikasi polisi dan Banser sebagai bendera Hizbut Thahrir Indonesia (HTI). Bendera itu, kata dikibar-kibarkan di tongkat bambu di menjelang acara peringatan usai.

Uus pun diminta untuk meninggalkan lokasi acara. Sementara, bendera yang dibawa Uus dibakar Banser dengan alasan agar bendera itu tidak dipakai lagi.

Dalam kasus ini, kepolisian mengaku telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh mulai dari perencanaan acara Hari Santri Nasional di Garut hingga terjadinya insiden pembakaran bendera pada saat acara tersebut usai, Senin (22/10) lalu. Polisi menyatakan tidak ada unsur pidana dalam pembakaran itu.

Tidak adanya unsur pidana, karena polisi menyebut pelaku tidak memiliki niat jahat yang dilakukan pelaku. Pelaku membakar bendera karena menganggap bendera hitam bertuliskan lafadz Tauhid itu sebagai bendera Hizbut Thahrir Indonesia (HTI), organisasi terlarang UU dan tidak merencanakan melakukan pembakaran.

 

Ormas Islam Rekomendasi Kesepakatan Bersama 

Sementara itu, untuk meredam situasi, Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, menggelar pertemuan dengan pimpinan ormas-ormas Islam di kediaman dinas, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Dalam rapat tersebut, para pemimpin ormas Islam membuat pernyataan bersama terkait insiden pembakaran bendera berlafazkan tauhid di Garut, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

“Setelah kita berbincang dan bermusyawarah hampir 2,5 jam, telah kita putuskan untuk membuat pernyataan bersama,” ujar Jusuf Kalla, Jumat (26/10). Pertemuan digelar mulai pukul 19.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 22.30 WIB.

Ada lima poin kesepakatan yang tercantum dalam pernyataan bersama tersebut. Salah satunya yakni para pemimpin ormas Islam terutama GP Ansor dan NU menyesalkan kejadian pembakaran bendera berlafazkan tauhid oleh anggota Banser di Garut pada beberapa hari lalu.

”Pimpinan GP Ansor dan Nahdlatul Ulama menyesalkan peristiwa tersebut, dan telah memberikan sanksi atas perbuatan yang melampaui prosedur yang telah ditetapkan dan berharap tidak terulang kembali,” kata Jusuf Kalla.

Terkait dengan proses hukumnya, para pimpinan ormas Islam sepakat untuk menyerahkan kepada Polri. Jusuf Kalla mengimbau kepada masyarakat agar menahan diri dan tidak lagi memperbesar masalah tersebut. ”Marilah kita bersama-sama menjaga kedamaian dan menjalin ukuwah islamiyah,” ujarnya.

Rapat dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno; Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin; Kapolri Tito Karnavian, dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto. Pimpinan ormas Islam yang tampak hadir antara lain Ketua Umum MUI, Ma’ruf Amin; Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir; Ketua PB NU, Said Aqil; dan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazarudin Umar.

Selain itu, pimpinan ormas Islam lainnya yang tampak hadir yakni Ketua Syarikat Islam, Hamdan Zoelva; Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abas; Sekjen PB NU, Helmy Faishal; Wakil Ketua MUI, Zainut Tauhid; cendekiawan muslim Azzyumardi Azra, dan Dewan Penasihat Pimpinan Pusat Persatuan Islam Indonesia (Persis), Maman Abdurahman.

Berikut kesepakatan bersama ormas Islam ;

1. Para pemimpin ormas islam mengingatkan bahwa bangsa Indonesia dalam mengatasi berbagai masalah bangsa selalu diselesaikan dengan musyawarah dan saling pengertian, serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan kearifan dan nilai luhur bangsa;

2. Para pimpinan ormas islam yang hadir menyesalkan terjadinya pembakaran bendera di kec. Limbangan Kab.Garut dan sepakat untuk menjaga suasana kedamaian serta berupaya meredam situasi agar tidak terus berkembang ke arah yang tidak diinginkan;

3. Dalam upaya menyelesaikan dan mengakhiri masalah ini, oknum yang membakar dan membawa bendera telah menyampaikan permohonan maaf. Pimpinan GP Anshor dan Nahdlatul Ulama menyesalkan peristiwa tersebut, dan telah memberikan sanksi atas perbuatan yang melampaui prosedur yang telah ditetapkan dan berharap tidak terulang kembali;

4. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bergandengan tangan, menolak segala bentuk upaya adu domba, dan pecah belah. Mengajak seluruh masyarakat untuk menahan diri agar tidak lagi memperbesar masalah. Khususnya kepada segenap Umat Islam marilah kita bersama-sama mengedepankan dakwah Islam yang bil hikmah wal mauidzatil hasanah;

5. Apabila terdapat pelanggaran hukum di dalam peristiwa ini, diserahkan kepada Polri untuk menyelesaikan berdasarkan hukum yang berlaku.

 

 

Sharing is caring