New here? Register. ×
×

Gugatan Ditolak, Ketua PNA Lhokseumawe Sebut Panwaslu Munafik

no comments
25Okt

RUBERNEWS.COM, Lhokseumawe | Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Lhokseumawe melalui Sidang Adjudikasi menolak gugatan pemohon yakni Partai Nanggroe Aceh (PNA) terhadap termohon yaitu Komisi Independen Pemilihan (KIP) Lhokseumawe terkait pencoretan Ardiansyah sebagai Caleg DPRK Lhokseumawe dari Daftar Calon Tetap (DCT).

Seusai Majelis Sidang membacakan putusan, Ketua DPD PNA Kota Lhokseumawe meradang. Ia bahkan menyebut Panwaslu munafik.

Sidang Adjudikasi sengketa Pemilu antara PNA dan KIP Lhokseumawe digelar Rabu (24/10/2018) sekitar pukul 15:15 WIB di kantor Panwaslu Lhokseumawe. Dalam sidang ke tiga dengan agenda pembacaan putusan dihadiri oleh kuasa hukum Dedi Syafrizal yaitu Mahadir, SH dan Zulfa Zainuddin dari LBH Trisila Lhokseumawe. Sementara dari pihak termohon dihadiri oleh empat komisioner KIP Kota Lhokseumawe.

“Menolak seluruhnya gugatan yang diajukan pemohon” putus Ketua Majelis, Teuku Zulkarnaen, PhD didampingi Muzakir, ST dan Shofia Annisa, MPd masing-masing sebagai anggota majelis.

Ditemui awak media seusai sidang yang berlangsung sekitar satu jam, Dedi merasa heran dengan keputusan majelis sidang.

“Saya sangat kecewa. Saya sangat menyesalkan keputusan sidang adjudikasi ini” tutur Dedi yang juga anggota DPRA Dapil Aceh Utara – Lhokseumawe ini.

Menurut Dedi, selama ini ia kerap membangun komunikasi dengan Ketua Panwaslu Kota Lhokseumawe terkait persoalan Ardiansyah, Caleg PNA Dapil I Banda Sakti yang merupakan mantan terpidana narkotika. Namun, apa yang pernah Teuku Zulkarnaen sampaikan kepada Dedi sangat berbeda dengan putusan yang dibacakan.

“Dalam sebuah pertemuan, Ketua Panwaslu pernah menyebut keputusan KIP mencoret itu keliru. Saya punya rekaman statemen Ketua Panwaslu yang menyebut KIP keliru dan saya akan ekspos ke media” ungkap Dedi. Namun kenyataanya, keputusan sidang adjudikasi itu memposisikan PNA sebagai pihak yang kalah.

Sembari menahan amarah, Dedi bahkan mengutip sebuah sabda Rasulullah Muhammad SAW tentang perilaku munafik yang kurang lebih diartikan “Apabila berbicara dia berdusta, pembohong”.

Menanggapi keputusan ini, Dedi akan mengajukan banding atau menggugat ke PTUN. “Saya akan surati Panwaslu Provinsi, menggugat ke PTUN dan melaporkan dugaan pelanggaran kode etik ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu-red)” ujar Dedi Syafrizal.

Sementara itu, kuasa hukum pemohon, Mahadir, SH menyebut Majelis Hakim Sidang Adjudikasi tidak memahami materi gugatan. Pihaknya, kata Mahadir ingin menguji SK KIP Kota Lhokseumawe nomor : 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 tentang perubahan SK KIP Lhokseumawe sebelumnya nomor : 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018. Dalam SK terbaru (nomor 24) yang diumumkan pada 4 Oktober 2018, Ardiansyah dicoret dari DPT. Penyelenggara Pemilu menyebut, Ardiansyah tidak menyertakan empat persyaratan tambahan bagi bacaleg mantan narapidana.

Dalam pokok permohonannya, pemohon ingin menguji SK nomor 24 yang dalam pertimbangan penerbitan SK tersebut penyelenggara menganggap Ardiansyah melakukan pemalsuan dokumen. Landasan hukum yang digunakan penyelenggara sebut Mahadir yaitu pasal 35 PKPU dan surat keputusan KPU 961 yang keduanya mengatur tentang pemalsuan dokumen terkait status Ardiansyah sebagai mantan narapidana.

Dalam persyaratan SKCK Ardiansyah tidak menyebut sebagai mantan narapidana. Namun, belakangan pihak penyelenggara menerima laporan dan salinan dari pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mantan narapidana. Kuasa hukum menyebut Ardiansyah tidak melakukan pemalsuan dokumen, hanya tidak jujur memberi informasi.

Untuk diketahui, bagi mantan narapidana harus melengkapi empat persyaratan tambahan yakni surat keterangan bebas dari Lapas, surat pernah menjalani hukuman, publikasi pada media massa dan surat keterangan dari pemimpin redaksi media tersebut.

“Lalu hakim sidang adjudikasi kok menjawabnya bahwa sdr Ardiansyah tidak melengkapi empat persyaratan Bacaleg bagi mantan narapidana? Kita uji dulu landasan penerbitan SK nomor 24 tersebut, baru kita bicara persyaratan. Saya kira, majelis sidang tidak paham terhadap pokok materi yang kami mohonkan. Kami gugat lain, kok diputus lain” ujar Mahadir bingung.

Ia juga menyentil majelis hakim yang terdiri dari komisoner Panwaslu, tidak memiliki pemahaman yang baik terhadap proses dan materi gugatan. “Kita juga menyayangkan amanah undang-undang yang memberi ruang untuk sidang adjudikasi kepada Panwaslu dengan persyaratan umum bagi majelisnya. Namun tidak ada persyaratan keahlian seperti sebagai seorang atau pihak yang memiliki kemampuan untuk menerjemahkan hukum atau berlatar belakang hakim” sindir Mahadir menanggapi putusan majelis.

Sementara itu, Ketua Majelis yang juga Ketua Panwaslu Kota Lhokseumawe, Teuku Zulkarnaen menyebut putusan yang diambil pihaknya berdasarkan kajian-kajian. Ia menyebut, pada sidang ke dua juga sudah digelar pembuktian, pemeriksaan alat bukti dan pendapat ahli. Selain itu, pihaknya juga menerima banyak informasi sebelum membuat putusan.

Dalam persidangan, kata T. Zulkarnaen, terungkap alasan KIP mencoret Ardiansyah dari DCT didasari karena yang bersangkutan tidak dapat memenuhi empat persyaratan sebagai mantan narapidana.

“Ini bukan lagi persoalan pemalsuan dokumen akan tetapi karena Ardiansyah tidak melengkapi persyaratan. Karena hal itu, majelis tidak dapat mengabulkan permintaan pemohon untuk mengoreksi atau mencabut SK KIP tersebut. Dalam PKPU yang diterbitkan pada 15 Oktober lalu itu juga menyebut diperbolehkan mencoret DCT apabila ditemukan caleg yang tidak memenuhi syarat lagi” tutur Zulkarnaen.

Ketika dikonfirmasi terkait pihak pemohon yang akan kembali menggugat ke PTUN dan bahkan hingga ke DKPP, ia menyebut itu bagian hak dari pemohon.

“Tadi usai sidang kami menegaskan bilamana pihak yang tidak puas dengan keputusan ini dapat mengajukan gugatan ke tahap selanjutnya. Kami siap” demikian Zulkarnaen.

Sharing is caring