New here? Register. ×
×

Ketua Pansel KIP Aceh Selatan Dituding Lakukan Pembohongan Publik

no comments
23Okt

RUBERNEWS.COM, Tapaktuan — Pernyataan Ketua Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota KIP Kabupaten Aceh Selatan Muhammad Pajrul, S.Pd yang menyatakan tidak ada calon anggota KIP Aceh Selatan yang lulus ujian tulis, terlibat dalam kepengurusan partai politik menuai protes dari banyak pihak. Ketua pansel dituding menyampaikan pernyataan bohong atau pembohongan publik.

Tudingan ini dilontarkan Saipulrahman menanggapi pernyataan Ketua Pansel KIP Aceh Selatan yang menyebut tidak ada satupun dari 15 peserta yang lulus beberapa waktu lalu terlibat dalam kepengurusan partai politik.

Berdasarkan fakta dan data yang dimiliki, kata Saipul, pihaknya mencurigai peserta dengan nama Nazir Ali pernah menjadi calon anggota legislatif pada pemilu 2014 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Nazir Ali tercatat sebagai caleg daerah pemilihan I Aceh Selatan (Labuhan Haji Barat, Labuhan Haji dan Labuhan Haji Timur). Sekedar untuk diketahui, bahwa salah satu syarat menjadi calon anggota legislatif adalah memiliki kartu tanda anggota partai politik.

Dalam pernyataan sebelumnya, M. Pajrul mengatakan berdasarkan bukti yang dia miliki, bahwa saudara Nazir Ali telah mengundurkan diri pada tanggal 26 Mei 2013 dari kepengurusan dan keanggotaan PPP Aceh Selatan. Sementara dalam Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota legislatif yang disahkan oleh KIP Aceh Selatan pada tanggal 13 Agustus 2013, nama Nazir Ali masih terdaftar sebagai calon anggota legislatif.

Baca Juga : DUA DARI 15 NAMA CALON ANGGOTA KIP ACEH SELATAN TERLIBAT PARTAI POLITIK?

Seharusnya kalau memang Nazir Ali telah mengundurkan diri dari anggota PPP Kabupaten Aceh Selatan, dia juga harus mengundurkan diri sebagai calon anggota legislatif, karena jarak waktu antara pengunduran diri dan penetapan daftar calon tetap calon anggota legislatif ada waktu sekitar lebih kurang 3 (tiga) bulan.

“Ini ada keanehan, setelah mengundurkan diri tapi masih tetap menjadi calon anggota legislatif, ini jelas-jelas pembongan publik yang dilakukan oleh ketua pansel” kata Saipulrahman di Tapaktuan, Selasa (23/10/2018).

Masih menurut  Saipulrahman, selain Nazir Ali, status salah seorang calon komisioner yang dinyatakan lulus untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Komisi A DPRK Aceh Selatan atas nama Kafrawi, SE juga dipertanyakan. Menurut Saiful, Kafrawi merupakan pengurus Partai Nanggroe Aceh (PNA) Aceh Selatan dengan posisi Wakil Sekretaris V. Namun, dalam pernyataannya, ketua pansel menyebut bahwa Kafrawi yang ikut seleksi calon anggota KIP Aceh Selatan bukanlah Kafrawi, pengurus partai PNA.

“Hal ini, semakin membuktikan bahwa Muhammad Pajrul telah melakukan pembohonagan publik. Karena antara Kafrawi yang ikut seleksi calon anggota KIP dengan Kafrawi yang menjadi pengurus PNA Aceh Selatan adalah orang yang sama. Kita bisa buktikan hal tersebut berdasarkan fakta dan data yang kita miliki” lanjut Saipurrahman.

Baca Juga : PENETAPAN 15 CALON ANGGOTA KIP ACEH SELATAN DIDUGA MELANGGAR ATURAN

Menurut salah satu peserta lainnya, Sufriadi, selain dua nama tersebut di atas, dirinya juga menemukan fakta dan data baru yakni salah satu peserta lainnya atas nama Yusrizal, ST juga merupakan pengurus partai politik. Yusrizal disinyalir tercatat sebagai pengurus partai PKPI periode 2011-2015.

Sesuai aturan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 dimana syarat menjadi anggota KIP adalah tidak pernah menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Sebelumnya, Pansel KIP Aceh Selatan menyebut bahwa pihaknya telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan atau uji publik terhadap calon anggota KIP setelah pengumuman ujian tulis diumumkan.

“Perlu kami tegaskan pansel tidak pernah meminta tanggapan dan masukan dari masyarakat terhadap calon anggota KIP Aceh Selatan. Apa ini yang disebut profesional dan objektif seperti yang dikatakan oleh saudara Pajrul” tanya Sufriadi.

“Untuk itu kami berharap kepada Komisi A dan Pimpinan DPRK Aceh Selatan agar membatalkan keputusan panitia seleksi terhadap penetapan 15 nama-nama calon anggota KIP Aceh Selatan yang telah diumumkan pada tanggal 16 Oktober 2018 lalu karena dinilai cacat hukum dan cacat prosedur” demikian Sufriadi berharap.

Sharing is caring