New here? Register. ×
×

Kasus Meikarta, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Bekasi dari Kepala Dinas

no comments
Written by Redaksi 3 | Published in HUKUM, NASIONAL
21Okt

Rubernews.com | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penerimaan uang Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dari Kepala Dinas. Hal ini terkait kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta.

“Dugaan penerimaan bupati dari sejumlah kepala dinas tentu akan kami dalami,” kata Juru Bicara KPK saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (21/10/2018).

Menurut dia, dugaan penerimaan uang tersebut terkait proses Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang tentu melibatkan dan memerlukan rekomendasi kepala dinas. Febri mengatakan pihaknya juga menelusuri dugaan penerimaan uang kepala dinas terkait perizinanan Meikarta.

“Pembangunan hanya bisa dilakukan kalau IMB sudah ada. Tentu itu menjadi poin yang kami cermati dalam penyidikan ini sehingga dugaan penerimaan kepala dinas jadi concern penyidik,” ucapnya.

Proyek Meikarta adalah proyek milik perusahaan properti PT Lippo Karawaci Tbk dan PT Lippo Cikarang Tbk. Proyek itu dikerjakan oleh PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU), yang merupakan anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Kemudian, Billy Sindoro, Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Bupati Neneng dan sejumlah pihak diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.

Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.

Sharing is caring