New here? Register. ×
×

KPK Sebut Bupati Malang Terima Suap untuk Bayar Utang Pilkada

no comments
Written by Redaksi 3 | Published in HUKUM
11Okt

Rubernews.com | Bupati Malang Rendra Kresna ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dengan dua sangkaan sekaligus, dugaan suap dan gratifikasi dengan total sekitar Rp7 miliar. Eks kader Partai NasDem itu adalah keputusan yang digunakan untuk setiap kampanye Pilkada Kabupaten Malang tahun 2010.

“Setelah bupati melakukan biaya proyek di Kabupaten Malang, untuk kebutuhan pembayaran dari dana kampanye yang sudah dikeluarkan sebelumnya,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam jumpa pers, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/10).

Rendra maju sebagai calon bupati bersama wakilnya Ahmad Subhan pada Pilkada Kabupaten Malang 2010. Rendra dan Subhan diusung Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Setelah selesai satu periode, Rendra kembali maju pada Pilkada 2015. Saat itu Rendra menggandeng Sanusi sebagai calon wakil bupati. Rendra dan Sanusi diusung Partai Golkar, PKB, Partai NasDem, PPP, Gerindra, Partai Demokrat, dan PKS. Rendra berhasil menang kembali.

Saut menjelaskan Rendra ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap bersama Ali Murtopo, pihak swasta, yang menjadi bagian tim sukses pada Pilkada Kabupaten Malang 2010. Rendra menerima suap dari Ali sebesar Rp3,45 miliar.

Sebagai latar belakang pada saat itu, Rendra akan memberikan perhatian pada proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, yang saat itu mendapat Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan pada tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013, serta kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan jumlah buku dan alat peraga pendidikan tingkat SD dan SMP.

“Dalam melakukan perbuatannya RK reputasi bersama-sama dengan mantan tim sukses saat pilkada pada tahun 2010 dilakukan dan berlaku untuk proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik,” ujar Saut.

Selain menerima suap, Rendra juga menerima gratifikasi selama masa jabatan Bupati Malang dua periode, 2010-2015 dan 2016-2021. Rendra, yang telah menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah NasDem Jawa Timur itu, bersama Eryk Armando Talla menerima gratifikasi sekitar Rp3,55 miliar.

“Penerimaan gratifikasi oleh RK dan EAT (Eryk Armando Talla) yang terkait dengan beberapa proyek di dinas Kabupaten Malang,” kata Saut.

Rendra yang digunakan sebagai penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ali yang dimanfaatkan sebagai pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) Huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara untuk kasus gratifikasi, Rendra dan Eryk dijerat Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sharing is caring