New here? Register. ×
×

MPU Aceh Tengah Apresiasi Komitmen Miftahul Jannah Tak Melepas Hijab

no comments
Written by Karmiadi Arinos | Published in DAERAH
  • MPU Aceh Tengah
10Okt
= 841

Rubernews.com | Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tengah apresiasi komitmen dan keistiqomahan Miftahul Jannah dalam mempertahankan tetap berhijab meski mendapatkan sanksi di diskualifikasi sebagai atlet Pejudo Putri Indonesia di Asian Para Games 2018.

Selain itu, MPU Aceh Tengah juga sangat menyesalkan tentang peraturan yang ditetapkan di Asian Para Games Tahun 2018 bersifat diskriminatif dan tidak sesuai dengan peraturan Syari’at Islam yang  berlaku terutama didaerah Aceh.

“Kami sangat prihatin mengenai Miftahul Jannah yang didiskualifikasi dari pertandingan gara-gara menggunakan hijab, jika memang wasit keberatan dengan hijabnya Miftah kan bisa mengunakan pelindung kepala lainya yang tidak menyebabkan dirinya tercekik atau bahaya lainya, dimana penghormatan seseorang dalam meyakini Agamanya sebagai seorang muslimah,” ungkap Ketua MPU Aceh Tengah Tgk.M.Isa Umar melalui Wakil Ketua Drs.Amri Jalaluddin kepada Rubernews.com, Rabu (10/10/2018) di Ruang kerjanya.

Ia menambahkan, didiskualifikasinya wanita Asal Aceh yang dibesarkan di Aceh Barat Daya itu merupakan salah satu teguran keras bagi Federasi Judo International (FJI) ntuk merubah regulasi yang bersinggungan dengan hijab.

“Secara tegas saya sampaikan, yang membuat peraturan supaya dapat merevisi peraturan yang ada tentang dilarangnya seorang wanita menggunakan hijab saat bertanding, sehingga hal seperti ini tidak terulang lagi dimasa yang akan datang”, tegas pria yang kerap disapa Pak Amri itu.

Ia juga sangat mendukung gebrakan Plt Gubernur Aceh Ir.Nova Iriansyah untuk merevisi aturan International Blind Sports Federation (IBSA) yang telah ditetapkan pada Tahun 2012 yang lalu supaya Aceh yang kental dengan nuansa syari’at islamnya bisa mengikuti event-event Nasional maupun International sehingga tidak terbentur dengan peraturan yang ada.

Terlebih kata Amri, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh telah mengatur tentang pendidikan dan Syari’at Islam. “Kami harap yang berwewenang menangani masalah ini dapat merevisi peraturan yang ada sehingga tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Syari’at Islam yang ada di Aceh”, pungkasnya.

Saat ini kata Amri, sangat canggung ditayangkan di Televisi pertandingan Volly ball pantai yang dimainkan oleh wanita dengan busana yang tidak sesuai dengan nuansa syari’at Islam. Ia berharap sekaligus peratutan busana Volly pantai tersebut dapat dirubah lebih bersyari’at.

Sementara itu, Ketua Pemuda Muhamadiyah Aceh Tengah Zikri sangat mendukung penuh tentang komitmen Miftahul Janah yang tetap berpendirian teguh tidak melepas hijab saat hendak memasuki matras.

“kami sangat mendukung perjuangan Miftahul Jannah meski harus didiskualifikasi saat hendak bertanding, seorang muslimah harus memiliki komitmen yang kuat dan ini menjadi contoh bagi generasi muslimah lainya, dan sekaligus Ini menjadi pelajaran untuk Indonesia, terutama bagi Aceh harus ada alternatif bagi muslimah untuk tetap bisa bertanding memakai hijab,” Pinta Zikri.

Azam Umara selaku Relawan Prabowo-Sandi Ketua KPN-GP di Aceh Tengah  yang hadir dalam ruangan itu meminta Plt.Gubernur Aceh dapat mencabut ijin peraturan yang telah ditetapkan di Asian Para Games tahun 2018 terutama mengenai atlit berhijab.

“tujuanya ketika peraturan ini dicabut, akan banyak muslimah-muslimah lainya yang ada di Indonesia terutama dari Aceh untuk mengikuti pertandingan di level Nasional dan International, untuk itu Federasi Judo harus melakukan terobosan seperti yang sudah dilakukan di Olahraga beladiri lainya,” pinta Azam Umara.

Sharing is caring

[avatar size="150" /]

Tinggalkan Balasan