New here? Register. ×
×

KPK Sebut Irwandi Yusuf Minta Komitmen Fee Satu Miliar ke Ahmadi

no comments
Written by Redaksi 1 | Published in DAERAH, HUKUM
  • gubernur aceh nonaktif irwandi yusuf. (Foto: Sindonews.com)
28Sep
= 663

Rubernews.com | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa Gubernur Aceh Nonaktif Irwandi Yusuf meminta jatah komitmen fee proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (DOK) tahun anggaran 2018 kepada Bupati Bener Meriah Nonaktif Ahmadi sebesar Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Komitmen fee Rp 1 miliar yang dimintakan Irwandi Yusuf itu sebagai upaya merealisasikan proyek-proyek di Kabupaten Bener Meriah yang bersumber dari DOKA Aceh tahun 2018. Komitmen fee tersebut telah disanggupi oleh Ahmadi yang kala itu masih menjabat sebagai Bupati Bener Meriah.

Demikian disampaikan Penuntut Umum KPK terhadap terdakwa Ahmadi sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan KPK Nomor : 93/TUT.01.0424/09/2018 tertanggal 14 September 2018.

Dalam Surat Dakwaan tersebut, KPK juga menyebut bahwa permintaan komitmen fee oleh Irwandi Yusuf itu disampaikan melalui Hendri Yuzal kepada ajudan Terdakwa dengan inisial M, agar menyerahkan uang sejumlah Rp 1 miliar.

“Selanjutnya M menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp (WA) menyampaikan pesan Irwandi Yusuf melalui Hendri Yuzal agar Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut dengan kalimat “siyap pak, mau ngomong masalah zakat fitrah untuk lebaran ini pak”. “satu ember dulu pak”. Atas permintaan uang tersebut Terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan “ya”, ungkap Penuntut Umum KPK dalam Surat Dakwaan Ahmadi.

Namun saat itu, Ahmadi baru mampu menyediakan uang sebesar Rp 500 juta, yang dikumpul dari para rekanan di Bener Meriah melalui orang-orang terdekatnya, sementara sisanya belum mampu dipenuhi. Uang Rp 500 juta yang sudah terkumpul telah diserahkan kepada Irwandi Yusuf melalui Teuku Saiful Bahri di Banda Aceh.

Bupati Bener Meriah Nonaktif tersebut (Terdakwa) diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Alas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberamasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, selain mengungkapkan fakta-fakta dugaan suap tersebut di pengadilan, pada Senin (1/10/2018), JPU KPK akan mulai mengajukan saksi-saksi untuk kepentingan pembuktian Dakwaan.

KPK juga mengajak masyarakat, khususnya warga Aceh untuk mengawal persidangan ini nantinya. “Karena dana DOK Aceh tersebut semestinya dapat dinikmati oleh masyarakat Aceh. Adanya praktik korupsi tentu saja akan merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan pihak tertentu saja,” demikian ungkap Febri, Kamis (27/9/2018).

Sharing is caring

[avatar size="150" /]