New here? Register. ×
×

YARA Desak DPRK Simeulue Gunakan Hak Interpelasi

no comments
Written by Redaksi | Published in DAERAH, SIARAN PERS
27Sep

Rubernews.com | Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin, SH telah mendatangi DPRK Kabupaten Simeulue untuk menyerahkan surat desakan kepada DPRK Simeulue agar menggunakan hal interpelasi terhadap kebijkan Bupati yang menolak melakukan pelantikan Anggota KIP setempat.

Dalam hal ini Bupati Simeulue dinilai telah melanggar pasal 56 ayat (5) UU Nomor 11 tahun 2006 yang mengatur bahwa Anggota KIP Kabupaten/Kota diusulkan oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Bupati/Walikota, kemudian juga melanggar pasal 17 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelengaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh yang menyebutkan bahwa Bupati/Walikota meresmikan/melantik anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan paling lambat lima hari kerja setelah keputusan KPU diterima secara resmi.

Safar yang didampingi Sekretaris YARA, Fakrurrazi dan pengurus YARA di Kabupaten Simeulue diterima oleh Ketua DPRK Simeulue, Murniati, SE, Ketua Komisi D, Nusar Amin, dan Wakil Ketua Komisi A, Abdul Razak, juga turut didampingi oleh Sekwan DPRK, Astamudin.

Safar menyampaikan, akibat tidak di lantiknya KIP Simuelue oleh Bupati dapat menganggu pelaksanaan Pemilu dan merugikan anggota KIP secara materil.

“Kebijakan Bupati yang menolak meresmikan/melantik anggota KIP yang telah di-SK-kan oleh KPU ini dapat menganggu pelaksanaan Pemilu dan Pilpres nanti dan juga akan menimbulkan kerugian secara materil kepada anggota KIP terpilih tersebut,” terang Safar.

Dalam suratnya tersebut, YARA juga menyampaikan bahwa tindakan Bupati yang menolak melantik Komisioner KIP Simeulue, selain melanggar UU dan Qanun juga telah mengabaikan surat Gubernur Aceh tanggal 27 Agustus 2018 yang meminta kepada Bupati Simuelue untuk segera meresmikan keanggotaan KIP yang telah ditetapkan oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU RI No 832/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh Periode 2018-2023 paling lambat tanggal 4 September 2018.

Namun sampai saat ini, Bupati Simeulue belum juga melaksanakan peresmian/pelantikan terhadap anggota KIP Simuelue periode 2018-2023. Oleh karena itu, kebijakan Bupati ini berdampak luas secara publik dan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Untuk itu kami mendesak agar DPRK Simeulue menggunakan hak Interpelasi terhadap hal ini, dan jika ditemukan pelanggaran maka kami juga meminta agar diteruskan dengan hak angket, bila perlu dapat diusulkan untuk diberhentikan dari Bupati jika ditemukan adanya kebijakan Bupati yang melanggar peraturan perundang-undangan dan sumpah jabatannya,” tutup Safaruddin.

Atas surat dari YARA tersebut, Ketua DPRK Simuelue, Murniati mengaku telah melakukan berbagai upaya termasuk menyampaikan kepada KPU dan Mendagri agar KIP Simeuleu dapat dilantik oleh Gubernur, dan saat ini sedang menunggu jawaban dari Mendagri.

“Kami sedang menunggu jawaban dari Mendagri tentang permintaan agar KIP Simuelue dapat dilantik oleh Gubernur”, kata Murniati.

Terhadap desakan hak Interpelasi yang diusulkan oleh YARA, Murniati mengatakan akan segera dimusyawarahkan dengan seluruh anggota DPRK Simuelue. “Kami ucapkan terimakasih atas perhatian dari YARA, kami akan segera musyawarahkan dengan seluruh anggota DPRK,” tutup Murniati

Sharing is caring