New here? Register. ×
×

Pengadilan Tolak Praperadilan Terkait Penangkapan Irwandi Yusuf

no comments
Written by Redaksi 1 | Published in DAERAH, HUKUM
  • gubernur aceh nonaktif irwandi yusuf. (Foto: Sindonews.com)
25Sep
= 1533

Rubernews.com | Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penangkapan Gubernur Aceh Nonaktif Irwandi Yusuf, yang diajukan Yuni Eko Hariatna.

Pengadipan menyatakan bahwa permohonan praperadilan yang di ajukan oleh Yuni Eko Hariatna terhadap KPK tidak dapat diterima. Demikian  putusan PN Jakarta Selatan, yang dibacakan Hakim Tunggal, Dedy Hermawan dalam Sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (25/9/2018).

Dalam persidangan yang dimulai pada pukul 10.00 WIB tersebut, Hakim Dedy Hermawan mambacakan putusan permohonan yang di ajukan oleh Yuni Eko Hariatna setebal tiga puluh lima halaman.

Dalam kesempatan tersebut, Kuasa Hukum Pemohon diwakili oleh Safaruddin dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), sementara Kuasa Hukum KPK dihadiri oleh Setiadi, Ade Juang Nirboyo dan Imam Akbar Wahyu.

Dalam putusan yang di bacakan Dedy Hermawan, pengadilan menolak seluruh eksepsi yang di ajukan oleh KPK dalam jawabannya pada tanggal 18 September lalu. KPK mengajukan eksepsi bahwa; 1. Permohonan materi pokok perkara, 2. Kedudukan Hukum (legal standing), 3. Tentang permohonan praperadilan kabur (obscuur libel).

Seluruh eksepsi KPK tersebut ditolak oleh Pengadilan. Dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan mempertimbangkan bahwa permohonan praperadilan yang di ajukan oleh Yuni Eko Hariatnya terhadap KPK tidak memenuhi usur sebagaimana di atur dalam KUHAP tentang kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon praperadilan dalam hal sah tidaknya penangkapan dan penahanan Irwandi Yusuf.

Selain itu, Pengadilan juga memaparkan pertimbangan hukum lainnya yang diperkuat dengan adanya surat dari kuasa hukum Irwandi Yusuf kepada KPK yang menyatakan bahwa permohonan praperadilan yang di ajukan oleh Eko Hariatna tersebut tidak terkait dengan dirinya dan juga keberatan terhadap adanyan praperadilan tersebut.

Karena alasan tersebut, tidak punya legal standing, maka Hakim menolak permohonan yang di ajukan oleh Yuni Eko Hariatna terhadap KPK.

Kuasa Hukum Pemohon, Safaruddin, usai sidang mengatakan menerima dan menghormati putusan yang telah dibacakan oleh Hakim Tunggal Dedy Hermawan. “Kami menghormati putusan pengadilan, dan sudah sepatutnya seluruh masyarakat juga menghormati putusan tersebut karena memang itulah saluran hukum yang telah disediakan oleh Negara,” kata Safaruddin, Selasa (25/9/2018).

“Apabila keberatan dengan langkah hukum dari institusi penegak hukum, dan putusan ini juga kami harapkan menjadi jawaban bagi masyarakat Aceh yang selama ini bingung terhadap infromasi yang berkembang terhadap sah tidaknya penankapan dan penahanan yang dilakukan oleh KPK terhadap Gubernur Aceh Nonaktif, Irwandi Yusuf,” tambahnya.

Safar juga menyampaikan bahwa setidaknya sudah ada warga Aceh yang menunjukkan kecintaaan terhadap pemimpinnya ketika ada masalah, walaupu upaya itu sendiri mendapat penolakan dari orang yang ingin di perjuangkan.

“Dengan tidak dapat diterimanya permohonan praperadilan ini maka penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh KPK terhadap Irwandi Yusuf sah dan tidak ada dasar hukum yang menyatakan itu tidak sah,” demikian terang Safaruddin.

Sharing is caring

[avatar size="150" /]