New here? Register. ×
×

Amanat Undang-Undang, Jokowi Menandatangani Cukai Rokok Untuk Atasi Defisit BPJS Kesehatan

no comments
Written by Redaksi | Published in EKONOMI, KESEHATAN, NASIONAL
  • Agar Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Meningkat, Presiden Pangkas Proses Perizinan
20Sep
= 546

Rubernews.com | Terkait penggunaan cukai rokok untuk menutupi defisit dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Presiden Indonesia Ir. H. Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) pada hari Rabu, 19/9/2018 siang di Jakarta.

Presiden Indonesia mengungkapkan itu adalah amanat Undang-Undang bahwa 50 persen dari cukai rokok itu digunakan untuk hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Defisit BPS harus ditutup agar pelayanan kesehatan untuk masyarakat dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itulah, pemerintah memutuskan menutup defisit BPJS dari hasil cukai rokok.

Kemudian Presiden Jokowi telah memerintahkan  Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit defisit BPJS sebagai bentuk pertanggungjawaban “Artinya ini prosedur, akuntabilitas, semuanya sudah dilalui,” tegas Presiden.

Kepada Dirut, Direksi BPJS untuk memperbaiki sistem, baik verifikasi, baik sistem keuangan, karena ini menjangkau dari pusat sampai ke Kabupaten/Kota, Provinsi di seluruh tanah air. Karena ini bukan hal yang mudah, bagaimana mengontrol, bagaimana memonitor, klaim dari rumah sakit. Bukan hal yang gampang.

Kemudian Presiden menambahkan, dirinya mengalami semuanya, dari lingkup di kota saja, dulu juga ada Kartu Sehat. Di lingkup provinsi, tambah Presiden, dulu di Jakarta, juga ada Kartu Jakarta Sehat. Itu ngontrol, verifikasi setiap rumah sakit, tidak mudah. Ini seluruh negara. Artinya, perbaikan sistem itu harus terus dilakukan. Daerah juga menerima juga dan itu pun sudah melalui persetujuan daerah,” pungkasnya.

Sharing is caring

[avatar size="150" /]