New here? Register. ×
×

Camat Bebesen Aceh Tengah Diberhentikan Secara Tidak Hormat

no comments
Written by Karmiadi Arinos | Published in BERITA PILIHAN, DAERAH, HUKUM
01Agu

Rubernews.com | Camat Bebesen Mahlia,SE melalui surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) diteruskan dengan SK Bupati Aceh Tengah diberhentikan secara tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten setempat.

Pemberhentian tersebut sesuai dengan surat keputusan Bupati Aceh Tengah Drs. Shabela Abubakar Nomor: 316 Tahun 2018 Tanggal 16 Juli 2018, terhitung mulai Tanggal 31 Juli 2018.

“Dasarnya ada perintah dari BKN, Apabila Bupati tidak memberhentikan maka BKN dan KPK akan turun memerikasa Bupati,” ungkap Shabela Abubakar, Selasa (31/07/2018), di Takengon.

Ia mengaku, selain camat Bebesen yang diberhentikan, juga ada dua nama lain yang sudah dikantongi dan sedang diproses di BKN untuk proses lebih lanjut.

“Dari dua nama lagi ada yang diberhentikan 50 persen, namun dalam hal ini mungkin ada peluang untuk tidak mencopot jabatanya. Ini kan masalah membesarkan anak, jadi kami perintahkan hari ini dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menghadap ke BKN guna untuk melakukan konsultasi, apakah harus diberhentikan secara hormat apakah tidak bisa dipensiunkan, ini yang kami sarankan,” terang Bupati Aceh Tengah itu.

Ia menambahkan terkait pemberhentian secara tidak hormat Camat Bebesen itu diduga tersandung kasus korupsi. “Saya sendiri tidak mengerti apakah kasus Tindak Pidana Korupsi, apabila dugaan ini benar, peraturan sudah berlaku bagi orang orang terlibat korupsi,” tegasnya

Pihaknya terus berupaya untuk melakukan koordinasi dengan BKPSDM terkait pencopotan Camat Bebesen dari Pegawai Negeri Sipil. “Camat bebesen sebenarnya sudah masuk usia pensiun, kami akan berupaya,” tutup Bupati Aceh Tengah.

Dalam surat Perintah Bupati Aceh Tengah itu ditunjuk Alwin Syahri,SE selaku sekretaris di Kantor Camat setempat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt),  sebagaimana tercantum dalam  surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K. 26-20/V. 24-25/99 Tanggal 10 Desember 1999 tentang tatacara pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana tugas dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Surat perintah yang dikeluarkan Tanggal 28 Juli 2018 itu juga berbunyi, “terhadap hal-hal yang bersifat strategis dan prinsipil dalam pengambilan kebijakan agar terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Bupati Aceh Tengah” dan surat tersebut berakhir sampai pelantikan pejabat definitif.

Sharing is caring