New here? Register. ×
×

Surat Pernyataan Drs Darmili Caleg DPRK Simeulue Periode 2019-2024

no comments
07Jul

Rubernews.com | Berdasarkan Surat Pernyataan yang diterima oleh Redaksi Media Rubernews.com dari Drs. Darmili Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue dari Partai Golkar pada tanggal 5 Juli 2018.

Berikut isi Surat Pernyataan :

Nama : Drs. Darmili
Tempat/Tanggal Lahir : Sinabang, 6 Desember 1951
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota DPRK Simeulue Periode 2014-2019
Alamat : Jl. T. Umar No. 110 Desa Amiria Bahagia, Kecamatan Simeulue Timur

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya sebagai berikut :

  1. Bahwa pada tahun 2006 saat saya masih menjabat Bupati Simeulue, pernah didakwa oleh Kejaksaan Negeri Sinabang dan disidangkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan tuduhan “membantu mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah” melanggar pasal 50 ayat (3) huruf a Jo pasal 78 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 41 tahun 1999 Jo pasal 56 ke-2 KUHP Pidana.
  2. Kawasan hutan dimaksud adalah untuk lokasi perkebunan kelapa sawit milik Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang terletak di Kecamatan Teupah Selatan dan Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue dengan tujuan untuk membuka lapangan pekerjaan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, meningkatkan PAD dan mereboisasi kawasan hutan bekas tebangan HPH yang ditelantarkan begitu saja.
  3. Pada Persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Majelis Hakim dengan putusan No 50/Pid.B/2007/PN-BNA tanggal 12 Mei 2008 menvonis saya dengan Hukuman pidana Penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp 50.000.000,-( limapuluh juta rupiah ). Apabila tidak dibayar dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
  4. Lalu saya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Aceh, karena saya merasa dakwaan Jaksa tidak sesuai fakta dilapangan dimana penggunaan kawasan hutan tersebut bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan sesuai perintah dari Pangdam IM selaku Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh pada saat konflik Aceh dalam upaya menjaga keutuhan NKRI. Begitu juga semua surat izin dari instansi terkait sejak tingkat Kabupaten sampai ke Pusat sejak awal telah diurus.Bahkan telah ada Izin Prinsip dari Menteri Kehutanan.
  5. Di Pengadilan Tinggi Aceh sesuai Putusan Nomor 74/PID/2008/PT/BNA tanggal 04 September 2008 hukuman saya dirubah menjadi :» Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kalau tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.» Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah dinyatakan bersalah karena melakukan suatu tidak pidana.
  6. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Aceh tersebut saya dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI. Berdasarkan Putusan Nomor : 971K/Pid.Sus/2009 tanggal   02 Februari 2011, Hakim Mahkamah Agung RI ( Hakim Ketua : DR. Artidjo, SH. LLM. Hakim anggota H. Muhammad Taufik, SH. MH dan DR. H. Andi Abu Ayub Saleh, SH. MH ) Menolak permohonan Kasasi dari JPU pada Kejaksaan Negeri Sinabang dan Terdakwa II Drs Darmili Bin (alm) Iskandar tersebut.
  7. Bahwa saya telah membayar denda tersebut sebesar Rp 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dengan sumber dana pinjaman dari Bank BRI Unit Sinabang dengan jaminan SK Pensiun saya sebagai PNS di BPKP Perwakilan Provinsi Aceh dengan jangka waktu angsuran selama 36 bulan

    Demikian Pernyataan dan Penjelasan kasus ini saya buat dengan sebenarnya, dalam rangka memenuhi persyaratan mengikuti Pendaftaran sebagai Calon Legislatif di DPRK Simeulue periode 2019-2024 dari Partai Golongan Karya.

    Sinabang, 05 Juli 2018,

    Ttd
    Drs. DARMILI.

Sharing is caring