New here? Register. ×
×

Pemerintah Jamin Bansos Cair Tepat Waktu Dan Dikawal Ketat

no comments
Written by Redaksi 4 | Published in EKONOMI, NASIONAL
  • Pemerintah Jamin Bansos Cair Tepat Waktu Dan Dikawal Ketat
13Mar
= 3

RUBERNEWS.COM | Pemerintah pastikan dana Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) cair tepat waktu. Sebab, Bansos yang cair empat kali setahun ini harus dikawal ketat.

Pencairan Bansos PKH tahap pertama kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang masing-masing menerima Rp 500.000 telah tuntas Februari lalu, sedangkan Bansos tahap kedua akan cair Mei dengan nominal yang sama, tahap ketiga pada Agustus juga nominal yang sama, dan tahap akhir November sebesar Rp 390.000.

“Bansos PKH harus tuntas disalurkan agar rakyat dapat menikmati apa yang telah dijanjikan oleh Presiden,” kata Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham di kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Senin 12/03/2018.

Lebih lanjut, Idrus menjelaskan bahwa hingga 11 Maret 2018 telah disalurkan Bansos PKH kepada 9.576.843 KPM dengan anggaran Rp 4,79 triliun.

Adapun KPM yang telah mencairkan bantuannya di Bank sebanyak 7.340.277 KPM atau sekitar 80,26%. Sementara yang sudah diterbitkan surat perintah membayar (SPM) sebanyak 9.776.625 KPM atau 98%, dan yang sudah diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) sebanyak 9.576.843 KPM atau 96%.

“Sebanyak 188.956 KPM dalam proses pemberian nomor register PKH dan Id-Unique number Bansos serta kode wilayah oleh pusat data dan informasi. Selain itu, 34.419 calon KPM dalam proses verifikasi ulang ke daerah karena data belum lengkap sehingga belum bisa dibuka rekeningnya secara kolektif,” ungkap Mensos.

Idrus juga menyatakan, perbankan yang ditunjuk telah men-transfer dananya sesuai permintaan Kemensos. Dana Rp 500.000 itu selanjutnya ditransfer langsung ke masing-masing rekening KPM.

Menurut Idrus, pengawalan ketat proses pencairan Bansos PKH diseluruh Indonesia ini tidak hanya dilakukan oleh Kemensos yang menurunkan seluruh pejabat eselon satu dan dua untuk memantau, tetapi juga melibatkan himpunan Bank-Bank Negara (Himbara), DPR melalui Komisi VIII, serta pemerintah daerah (Pemda).

Sharing is caring

[avatar size="150" /]

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *