New here? Register. ×
×

DPRA Sebut Gubernur Aceh Ingkar Janji

no comments
Written by Redaksi 4 | Published in DAERAH
  • ketua-dpra_1520917478164_1520917498436
13Mar
= 20
SENEBE ARABICA COFFEE The Best Coffee Aceh

SENEBE ARABICA COFFEE
The Best Coffee Aceh


RUBERNEWS.COM | Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2018 melalui Pergub makin menguat. Hari ini Dirjen Bina Keuangang dijadwalkan kembali mengadakan pertemuan dengan Gubernur Aceh, Sekda (TAPA,) dan pimpinan DPRA di kantor Kemendagri untuk membahas kelanjutan Rancangan Peratuturan Gubernur Aceh tentang APBA 2018 tersebut.

Namun DPRA dengan tegas menolak menghadiri undangan Dirjen Bina Keuangan Kemendagi tersebut. Penolakan undangan dari Kemendagri ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRA Tgk Muharuddin, Senin kemarin, setelah mengadakan rapat tertutup dengan unsur pimpinan DPRA.  [Baca: Bahas Pergub APBA, DPRA Kompak Tolak Undangan Kemendagri]

Bila APBA benar-benar disahkan melalui Pergub, sudah dipastikan seluruh anggota DPRA tahun ini tidak mendapat alokasi dana aspirasi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Hal ini tentunya akan sangat merugikan DPRA mengingat dana aspirasi juga diperuntukkan untuk menampung aspirasi masyarakat di masing-masing Dapil mereka. Apalagi melihat kondisi dilapangan, dimana masyarakan banyak yang mengadu ke anggota DPRA. Dengan di-Pergubkannya APBA otamatis ruang gerak DPRA di masyarakat akan berkurang.

Ketua DPRA Tgk Muharuddin mengatakan usulan dana aspirasi tahun 2018 per anggota DPRA adalah sebesar Rp20 miliar. Angka dana aspirasi tersebut merupakan janji Gubernur Aceh Irwandi Yusuf untuk menampung aspirasi masyarakat. Disebutkannya, pada beberapa kesempatan pasca dilantik Irwandi Yusuf berjanji akan menampung usulan DPRA perihal dana aspirasi. Namun kenyataan hari ini, lanjutnya, Gubernur Aceh lebih menutup diri dan berupaya mensahkan APBA 2018 melalui Pergub bukan Qanun.

“Kami melihat dalam hal ini Gubernur Aceh Irwandi Yusuf telah ingkar janji terhadap apa yang telah disampaikan sebelumnya. Pada beberapa kesempatan, Pak Gubernur mengatakan akan menapmpung usulan dana aspirasi anggota DPRA, namun kenyataannya hari ini Gubernur lebih berupaya mensahkan APBA melalui Pergub bukan Qanun. Gubernur Aceh hari ini munafik,” kata Tgk Muharuddin, Senin (12/03/2018).

Tgk Muhar menambahkan, apabila Mendagri menyetujui dan mensahkan APBA 2018 melalui Pergub maka DPRA akan menempuh jalur hukum untuk melakukan uji materi . Upaya hukum ini ditempuh, kata Muhar, lantaran ada cacat hukumnya dimana KUA-PPAS nya belum selesai dibahas.

“DPRA secara kelembagaan akan menempuh jalur hukum andai Mendagri mensahkan APBA 2018 melalui Pergub, ini cacat hukum karena KUA PPAS nya belum selesai dibahas. Kalau pun disahkan melalui Pergub, kami hanya ingin proses penyelesaian APBA dibahas sesuai aturan,” ujarnya.

“DPRA tentu tidak akan mempermasalahkan lagi Pergub APBA yang sudah menjadi keputusan Mendagri andai pembahasannya sudah sesuai aturan. Bahkan bila ini yang terbaik untuk Aceh, tahun-tahun ke depan Gubernur Aceh silahkan mem-Pergubkannya lagi,” tegas Muharuddin.

Baca Juga: “Skenario Gubernur Aceh Mempergubkan APBA”

Sharing is caring

[avatar size="150" /]

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *