New here? Register. ×
×

DPRA Tekan Pemerintah Aceh Segera Ambil Langkah Kongkrit Atas Tanah Wakaf di Mekkah

no comments
Written by Redaksi 4 | Published in DAERAH
12Mar
SENEBE ARABICA COFFEE The Best Coffee Aceh

SENEBE ARABICA COFFEE
The Best Coffee Aceh


RUBERNEWS.COM | Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berencana mengelola tanah wakaf Aceh di Mekkah, Arab Saudi. Keinginan Pemerintah Pusat tersebut diketahui saat Koordinator BPKH, Anggito Abimanyu bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Dihadapan Wakil Presiden itu, Anggito Abimanyu menyampaikan keinginan BPKH untuk melakukan investasi atau pengelolaan tanah wakaf Aceh di Mekah yang berlokasi berdekatan dengan Masjidil Haram.

Seperti dilansir sejumlah media nasional, selain Koordinator BPKH Anggito, pertemuan dengan Jusuf Kalla tersebut juga turut hadir Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah dan OKI, Alwi Shihab. Dalam pertemuan itu, Anggito mengatakan bahwa pihaknya sudah bertemu dengan beberapa investor Arab Saudi untuk melakukan administrasi terkait pengelolaan tanah wakaf Aceh.

Keinginan Pemerintah Pusat ini sontak menuai protes dan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat Aceh, yang dinilai akan merugikan masyarakat Aceh dikemudia hari. Penolakan ini cukup beralasan mengingat Pemerintah Indonesia sudah beberapa kali mengecewakan rakyat Aceh.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tgk Muhararuddin meminta Pemerintah Aceh untuk segera mengambil langkah-langkah kongkrit mengenai keberadaan tanah wakaf Aceh di Mekkah. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan Pemerintah Aceh guna menyelesaikan persoalan terkait rencana BPKH yang hendak mengelola tanah wakaf Aceh di Arab Saudi tersebut.

“Pemerintah Aceh harus segera mengambil langkah-langkah konkrit terkait tanah wakaf Aceh di Mekkah, Arab Saudi. Langkah-langkah konkrit ini juga perla untuk menyelesaikan keinginan BPKH RI yang hendak beinvestasi diatas tanah wakaf itu,” ujar Tgk Muharuddin saat ditemui di kantor DPRA, Senin (12/03/2018).

Menurut Tgk Muhar, Pemerintah Aceh punya ruang yang besar untuk mengelola tanah wakaf Aceh di Mekkah. Karena berdasarkan ikrar wakaf Habib Bugak, tanah wakaf tersebut hanya diperuntukkan untuk jamaah haji serta pelajar yang menimba ilmu di Arab Saudi.

Berdasarkan ikrar tersebut, Mahkamah Syar’iyah Arab Saudi selaku pihak yang mengelola tanah wakaf Aceh saat ini, tidak memberikan pengelolaan tanah tersebut kepada pihak atau lembaga lain selain Aceh. Bahkan Presiden Soeharto kala itu juga pernah meminta tanah wakaf tersebut namun ditolak oleh Mahkamah Saudi.

“Dulu kabarnya tanah wakaf ini pernah diberikan ke Pemda Aceh akan tetapi Pemdanya belum siap saat itu. Jadi kemudian dikelola Pemerintah Arab Saudi bersama dengan investasi dari Malaysia. Maka hasil keuntungan dari itu dibagi ke semua jamaah haji Aceh,” ungkap Tgk Muharuddin.

Setelah habis masa kerjasama, lanjut Tgk Muhar, maka hotel-hotel disana diperuntukkan untuk penginapan jamaah haji dari Aceh. “Jadi Pemerintah Aceh perlu memikirkan langkah-langkah kongkrit untuk pengelolaannya. Ini kan aset Aceh diluar negeri, sudah seharusnya Pemerintah Aceh mampu mengelolanya sendiri,” pungkas Muharuddin.

Baca Juga:

DPRA: Pemerintah Pusat Jangan Salah Kaprah Terkait Tanah Wakaf Aceh

Teungku Jamaica: PA Menolak Rencana Pemerintah Pusat “Rebut” Tanah Wakaf Milik Aceh

Nasir Djamil Minta Pemerintah Aceh Bentuk Tim Kerja Tanah Wakaf Di Mekkah

DPR Tolak Rencana BPKH Kelola Tanah Wakaf Aceh Di Mekkah

Haji Uma: Tanah Waqaf Aceh Di Mekkah Harus Tetap Dikelola Arab Saudi

Sharing is caring