New here? Register. ×
×

DPRA: Pemerintah Pusat Jangan Salah Kaprah Terkait Tanah Wakaf Aceh

no comments
  • Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tgk Muharuddin.
12Mar
= 14
SENEBE ARABICA COFFEE The Best Coffee Aceh

SENEBE ARABICA COFFEE
The Best Coffee Aceh


RUBERNEWS.COM | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tgk Muharuddin meminta Pemerintah Pusat, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar tidak salah kaprah terkait keberadaan tanah wakaf Aceh di Mekkah, Arab Saudi.

Hal ini disampaikan Tgk Muharuddin menanggapi rencana Pemerintah Pusat melalui BPKH yang ingin mengelola tanah wakaf Aceh di Mekah, Arab Saudi. Keinginan BPKH tersebut disampaikan saat bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

“Pemerintah Pusat jangan salah kaprah terkait tanah wakaf Aceh di Mekkah. Ini persoalan agama. Perlu kehati-hatian karena ini menyangkut dengan amanah atau wasiat,” tegas Tgk Muharuddin saat ditemui di kantor DPRA, Banda Aceh, Senin (12/03/2018).

Menurut Tgk Muhar, ikrar tanah wakaf oleh Habib Bugak sudah jelas peruntukannya, yakni diperuntukkan hanya untuk jamaah haji Aceh serta pelajar Aceh yang menimbu ilmu di Kerajaan Arab Saudi. Oleh karena itu, katanya, Pemerintah Pusat agar tidak mencampuri perihal tanah wakaf tersebut.

“Ikrar wakaf yang disampaiak Habib Bugak di depan Hakim Mahkamah Syar’iyah Arab Saudi sekitar tahun 1802 M sudah jelas peruntukannya. Isinya adalah wakaf muqayyad atau yang terikat, yaitu diperuntukkan hanya untuk jamaah haji Aceh dan pelajar Aceh. Kecuali tidak ada yang lain. Dalam pengelolaannya boleh dalam bentuk apa saja, tapi hasilnya harus kembali ke tujuan tadi,” jelas Tgk Muharuddin.

Ia juga menjelaskan bahwa tanah wakaf Aceh di Mekkah adalah persoalan agama, dimana pemerintah selaku umara andai hendak masuk ke ranah ini harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan ulama selaku pihak yang memahami persoalan agama. “Pemerintah Pusat tidak bisa langsung mengambil langkah terhadap tanah wakaf Aceh tersebut,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Tgk Muhar mengatakan andaipun Pemerintah Pusat ingin mengelola atau berinvestasi di atas tanah wakaf tersebut, maka Pemerintah Pusat harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Aceh, sehingga tidak salah kaprah begitu.

“Ini persoalan agama, persoaalan yang sensitif. Tentu pendekatannya pendekatan agama yaitu dengan ulama. Tidak bisa kemudian umara mengambil langka-langkah sepihak. Kalaupun Pemerintah Pusat ingin mengelola atau berinvestasi di atas tanah wakaf Aceh tersebut, maka Pemerintah Pusat harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan ulama dan Pemerintah Aceh. Jangan salah kaprah begitu,” pungkasnya.

Sharing is caring

[avatar size="150" /]

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *