New here? Register. ×
×

Bahas Pergub APBA, DPRA Kompak Tolak Undangan Kemendagri

no comments
Written by Redaksi 4 | Published in DAERAH
  • Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tgk Muharuddin.
12Mar
= 5
SENEBE ARABICA COFFEE The Best Coffee Aceh

SENEBE ARABICA COFFEE
The Best Coffee Aceh


RUBERNEWS.COM | Dirjen Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia kembali mengundang pimpinan DPRA untuk membahas kelanjutan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2018.

Undangan tersebut diketahui berdasarkan Surat Telegram Nomor T.005/1215/Keuda. Dalam surat tersebut, Kemendagi juga mengundang Gubernur Aceh dan Sekda (TAPA). Pertemuan ini akan digelar pada Selasa (13/03/2018) besok pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Gedung H Lantai VIII Kemendagri Jalan Veteran Nomor 7 Jakarta Pusat.

Namun DPRA dengan tegas menolak menghadiri undangan Kemendagri tersebut. Penolakan undangan dari Kemendagri ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRA Tgk Muharuddin, dengan alasan merugikan DPRA secara kelembagaan.

“Hari ini Dirjen Bina Keuangan Kemendari kembali mengundang Pimpinan DPRA untuk membahas kelanjutan Peraturan Gubernur Aceh terkait APBA 2018. Surat undangan tiba sekitar siang tadi. Namun DPRA sudah sepakat menolak menghadiri undangan Kemendagri tersebut,” kata Tgk Muharuddin saat ditemui di ruang kerjanya, kantor DPRA, Banda Aceh, usai menggelar rapat terbatas dengan pimpinan DPRA, Senin (12/03/2018) siang.

Tgk Muhar mengatakan, alasan penolakan undangan Kemendagri oleh DPRA kali ini, dikarenakan Mendagri melanjutkan pembahasan Rancangan Pergub, bukan memfasilitasi pertemuan antara Gubernur Aceh dan DPRA untuk melanjutkan pembahasan RAPBA 2018. “Penolakan ini sudah keputusan bersama oleh pimpinan DPRA,” tegasnya.

Politisi Partai Aceh ini juga mengatakan bahwa DPRA tetap komitmen pada kesepakatan awal dimana pengesahan APBA 2018 melalui Qanun bukan Pergub. Apalagi Pergub APBA 2018 telah menyalahi aturan dengan belum disepakatinya KUA-PPAS.

“Kita DPRA tetap komitmen APBA disahkan melalui Qanun. Kita dengan senang hati membuka ruang komunikasi dengan Gubernur Aceh. Kalau Kemendagri mengundang kita memfasilitasi penyelesaian APBA 2018 melalui Qanun maka kita akan datang. Tapi kalau melanjutkan pembahasan Pergub, maka kita menolak, karena ini akan melecehkan lembaga DPRA,” pungkas Muharuddin.

Sharing is caring

[avatar size="150" /]

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *