New here? Register. ×
×

Undang DPRA, Kemendagri Hanya Meminta Pendapat Bukan Mensahkan Pergub APBA

no comments
Written by Redaksi 4 | Published in DAERAH, POLITIK
07Mar
SENEBE ARABICA COFFEE The Best Coffee Aceh

SENEBE ARABICA COFFEE
The Best Coffee Aceh


RUBERNEWS.COM | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (7/03/2018) mengundang pimpinan DPR Aceh untuk membahas polimik Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2018 yang sejauh ini belum menemui titik temu antara eksekutif dan legislatif.

DPRA pun memenuhi undangan Kemendagri tersebut. Rombongan DPRA yang dipimpin Tgk Muharuddin mendatangi kantor Kemendagri sekira pukul 10.00 WIB.

Sebelumnya, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf telah menyampaikan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2018 dengan nomor 903/8188 tanggal 2 Maret 2018.

Azhari Cagee yang turut serta dalam rombongan itu mengatakan pertemuan tersebut berlangsung di ruang Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Dalam pertemuan ini, kata Azhari Cagee, pihak Kemendagri hanya mendengar pendapat dan masukan dari DPRA terkait polimik APBA bukan memutuskan Pergub APBA 2018.

“Inti dari pertemuan tadi pagi, pihak Kemendagri hanya ingin mendengar informasi dan masukan langsung dari DPRA terkait permasalahan APBA yang belum menemui titik temu. Masukan dari kami (DPRA) akan ditampung oleh Kemendagri untuk dipertimbangkan sebelum memutuskan nasib APBA 2018,” ujar Azhari Cagee saat dihubungi RUBERNEWS.COM, Rabu (7/03/2018).

Sekretaris Fraksi Partai Aceh DPRA ini menjelaskan, dalam pertemuang itu, DPRA menyampaikan beberapa sikap kepada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri supaya diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Adapun sikap yang disampaikan DPRA antara lain, pihak DPRA akan menempuh upaya hukum bila Mendagri menyetujui atau mensahkan APBA melalau Pergub sebagaimana keinginan Gubernur Aceh. Menurut DPRA, Kata Azhari Cagee, kebijakan mem-Pergub-kan APBA 2018 tidak punya dasar hukum karena belum adanya kesepakatan bersama mengenai KUA dan PPAS. “Bila Mendagri menyetujui Pergub, ini tindakan ilegal, karena tidak punya dasar hukum, dan DPRA akan menempuh jalur hukum,” tegasnya.

Politisi Partai Aceh ini juga menambahkan, bila Mendagri menyetujui Pergub, berarti Aceh akan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mem-Pergub-kan APBD tanpa adanya kesepakatan bersama mengenai KUA dan PPAS antara DPRD dan Gubernur.

“Bila APBA 2018 tetap di-Pergub-kan, berarti Gubernur Aceh sudah tidak menganggap hak DPRA berupa hak anggaran dan legislasi. Maka kami DPRA akan melakukan Rapat Paripurna untuk menentukan sikap guna mengambil langkah-langkah politik yang dianggap perlu,” demikian jelas Azhari Cagee.

Sharing is caring