New here? Register. ×
×

Bawaslu: PKPI Gagal Jadi Peserta Pemilu 2019

no comments
Written by Redaksi 4 | Published in NASIONAL, POLITIK
  • PKPI
06Mar
= 21

RUBERNEWS.COM | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Bawaslu. Gugatan ini terkait keputusan KPU yang menyatakan PKPI tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2019, Selasa 06/03/2018.

Sebelum mengajukan gugatan, PKPI akan terlebih dulu rapat di kantor DPN PKPI, Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat. Teddy mengatakan rapat itu untuk menentukan siapa yang akan menyerahkan gugatan ke Bawaslu.

Teddy mengatakan gugatan yang akan diajukan terkait dengan tuduhan kesalahan input sistem informasi partai politik (sipol). Selain itu, Teddy menuding ada KPUD yang tidak mendatangi kantor partai di daerah untuk melakukan verifikasi.

“Terkait sipol lebih banyaknya ya, selain itu ya misalnya ada KPUD yang tidak mendatangi kantor Partai kami di daerah, lalu ada kesalahan Input KPUD di Jawa Timur, di mana memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat,” ujar Teddy.

Dari hasil sidang tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menolak gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) terkait sengketa proses pemilu.

Menurut Bawaslu, PKPI selaku pemohon gugatan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sesuai verifikasi faktual yang dilakukan termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

“Memutuskan menolak eksepsi, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Bawaslu, Abhan saat membacakan putusan sidang di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Sebelum memutuskan permohonan yang diajukan pemohon, sejumlah pertimbangan dibacakan oleh anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar.

Dalam pertimbangannya, pemohon dianggap tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Pemohon dinilai tidak bisa membuktikan naskah dokumen administrasi dan kepengurusan sesuai Pasal 173 ayat 3 UU Pemilu.

Bawaslu juga menyatakan pemohon tidak dapat membuktikan kepengurusan sesuai hasil verifikasi faktual diantaranya di empat provinsi dan 73 kabupaten/kota.

Di wilayah tersebut, kata Bawaslu, pemohon tidak bisa membuktikan keterwakilan dan dokumen naskah administrasi termasuk tak bisa membuktikan pengurus, keberadaan kantor sekretariat partai.

Dengan putusan tersebut, partai yang dipimpin AM Hendropriyono itu gagal menyusul Partai Bulan Bintang (PBB) menjadi peserta Pemilu 2019.

Sebelumnya, Bawaslu juga menolak gugatan yang diajukan Partai Islam Damai Aman (Idaman), Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo) dan Partai Rakyat. Bawaslu hanya mengabulkan gugatan yang diajukan oleh PBB, (Sindo).

Sharing is caring

[avatar size="150" /]

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *