New here? Register. ×
×

“Skenario Gubernur Aceh Mempergubkan APBA”

no comments
Written by Redaksi 4 | Published in DAERAH, EDITORIAL
Tag:
27Feb
SENEBE ARABICA COFFEE The Best Coffee Aceh

SENEBE ARABICA COFFEE
The Best Coffee Aceh


RUBERNEWS.COM | Polimik APBA kini memasuki babak baru. Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, Selasa (27/02/2018) dini hari tadi telah mengirimkan surat kepada Ketua DPRA yang isinya memberitahukan perihal sudah jatuh tempo 60 hari, namun belum ada sebuah kesepakatan mengenai RAPBA 2018.

Surat yang ditujukan Gubernur Aceh kepada Ketua DPRA tersebut berisikan bahwa, “Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah khususnya yang berkaitan dengan penetapan APBD, menyebutkan antara lain bahwa apabila kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 hari sejak disampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan APBA oleh Kepada Daerah kepada DPRD, maka kepala daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Daeran tentang APBD” bunyi poin pertama.

“Berkenaan dengan hal di atas, kami memandang perlu untuk memberitahukan kepada Saudara (DPRA) bahwa batas waktu persetujuan bersama antara Gubernur Aceh dan DPRA terhadap Rancangan Qanun tentang APBA tahun 2018 merujuk pada ketentuan undang-undang tersebut di atas. Sementara itu, Surat tersebut juga ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam negeri dan Irjen Kementerian Dalam Negeri” bunyi poin kedua.

Bila mengacu pada surat tersebut, sesuai poin yang tertera didalamnya, dapat dipastikan bahwa APBA 2018 akan Di-Pergubkan, tidak lagi disahkan melalui Qanun. Bahkan, mulai pagi tadi, pembahasan APBA antara Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan Banggar DPRA juga sudah terhenti lantaran Tim TAPA tidak datang lagi ke DPRA.

Terhentinya pembahasan APBA hari ini bukanlah yang pertama, sebelumnya pembahasan juga sempat terhenti, namun dilanjutkan lagi setelah adanya pertemuan tertutup pada tanggal 5 Februari antara Pemerintah Aceh dan Pimpinan DPRA di Pendopo Wakil Gubernur Aceh. Kala itu, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sedikit melunak dengan memenuhi syarat yang ditetapkan DPRA untuk melanjutkan pembahasan APBA 2018.

Keinginan Gubernur Aceh ini dibuktikan dengan selembar surat bernomor 162/4832 yang ditujukan kepada Ketua DPRA tertanggal 5 Februari 2018.

“Sehubungan dengan surat saudara Nomor 160/344 tanggal 2 Februari 2018 perihal Tanggapan Pembahasan KUA-PPAS RAPBA Tahun Anggaran 2018, pada prinsipnya kami sependapat untuk melanjutkan pembahasan KUA-PPAS RAPBA Tahun Anggaran 2018 sepanjang tahapan pembahasan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tulis Gubernur Aceh dalam surat tersebut.

Namun demikian, Pemerintah Aceh bersikukuh berpegang pada regulasi dimana tahap pembahasan KUA-PPAS antara TAPA dilakukan di tingkat Banggar DPRA, bukan dibahas antara Komisi-Komisi dengan SKPA-SKPA.

Alhasil, pada tanggal 7 Februari pembahasan APBA antara Tim TAPA dan DPRA kembali dilanjutkan. Namun pembahsannya tidak berjalan mulus, rapat beberapa kali sempat di skor dengan berbagai alasan, seperti kehadiran Tim TAPA yang tidak lengkap sehingga beberapa pertanyaan yang diajukan Tim Banggar DPRA tidak mampu dijawab oleh TAPA. Dengan demikian, pembahasan APBA 2018 sebagaimana batasan waktu 27 Februari yang ditetapkan tidak terkejar, dengan kata lain tidak ada sebuah kesepakatan mengenai RAPBA 2018.

Ketua DPRA Tgk Muharuddin mengatakan bahwa, pihaknya dari awal sudah melihat adanya ketidak seriusan dari pihak Pemerintah Aceh untuk menuntaskan pembahasan APBA 2018. Menurutnya, bila Gubernur Aceh benar-benar ingin menuntaskannya seharusnya pembahasan bisa dilakukan melalui Komisi-Komisi dengan SKPA. Namun Gubernur Aceh ngotot agar APBA dibahas oleh Banggar dan TAPA.

“Gubernur Aceh ngotot agar APBA dibahas antara Banggar dan TAPA. Pembahsannya pun dimulai sejak tanggal 7 yang lalu dan berlangsung sampai kemarin. Hari ini tim TAPA tidak hadir. Pimpinan mencermati pembahasan antara tim TAPA dan Banggar sudah bagus, sangat detail,” kata Tgk Muharuddin dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor DPRA, Selasa (27/02/2018) siang.

Ia melanjutkan, gelagat Gubernur Aceh untuk mempergubkan APBA 2018 juga sudah terlihat dari awal, dimana sang Gubernur sangat susah dijumpai untuk melakukan komunikasi perihal kemungkinan adanya opsi-opsi lain untuk menuntaskan pembahasan APBA. Karena menurutnya, tenggat waktu pembahasan APBA akhir Februari atau awal Maret tidak mungkin terkejar.

“Ternyata benar. Kami melihat ada gelagat-gelagat, katakanlah ada semacam skenario seperti begitu, atau ada semacam dorongan untuk mempergubkan APBA 2018 ini,” ungkapnya.

Politisi Partai Aceh ini juga enggan menanggapi perihal surat pemberitauan dari Gubernur Aceh yang telah menyetop pembahasan dokumen KUA dan PPAS 2018 dan ingin memproses Pergub RAPBA 2018 sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang membolehkan penetapan APBD melalui Pergub apabila Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 hari sejak disampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan APBD oleh Kepada Daerah kepada DPRD.

“Apa sikap pimpinan DPRA mengenai surat tersebut. Kalau melihat RPD RAPBA kami belum mengakui. Kalupun dipaksakan untuk mengakui RPD RAPBA yang diserahkan Eksekutif tertanggal 4 Desember 2017, seyogyanya tempo 60 hari kerja itu jatuh pada tanggal 1 Maret bukan 27. Hari kerja yang dimaksud 60 hari terhadap RAPBA molor tadi yaitu jatuhnya di tanggal 1 Maret,” bebernya.

“Seyogyanya kalaupun ingin mengambil langkah oleh seorang Gubernur itu baru bisa dilakukan pada tanggal 2 Maret. Kalau memang ingin mempergubkan,” ungkapnya lagi.

Namun demikian, terkait polimik tersebut, Tgk Muharuddin mengatakan bahwa pihaknya di DPRA tetap membuka diri untuk berdiskusi perihal jalan terbaik untuk pengesahan APBA 2018. “Kami di DPRA sampai hari ini tetap membuka diri, kami mengajak ayo kita berdiskusi,” pungkasnya.

Tgk Muharuddin juga mengatakan tanggapan perihan surat Gubernur Aceh tersebut baru akan disampaikan kepada publik pada tanggal 2 Maret 2018. Saat ini pihaknya tetap masih menunggu TAPA untuk melanjutkan pembahasan dokumen KUA dan PPAS hingga tanggal 1 Maret 2018.

Sharing is caring