New here? Register. ×
×

Juru Bicara Pemerintah Aceh Menjawab Kontroversi Biaya Operasional Rp1 Juta Per Hari

no comments
Written by Redaksi 5 | Published in BERITA PILIHAN, DAERAH
  • 27628784_980883178729998_7420185786686689087_o
10Feb
SENEBE ARABICA COFFEE The Best Coffee Aceh

SENEBE ARABICA COFFEE
The Best Coffee Aceh


RUBERNEWS.COM | Juru Bicara Pemerintah Aceh mengirimkan surat pengajuan kebutuhan atau fasilitas operasional dinas kepada Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Berdasarkan surat bernomor istimewa itu, kedua juru bicara Pemerintah Aceh itu yakni Wiratmadinata SH MH dan Saifullah Abdulgani SST MKes, mengajukan biaya komunikasi dengan stakeholder sebesar Rp 720 juta, untuk dua orang dalam satu tahun dan biaya operasional Rp 1 juta per hari/orang kepada Gubernur Aceh.

Dalam keterangan yang terlampir pada surat itu, biaya komunikasi yang dimaksud adalah untuk pertemuan dan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti Pers, LSM, mahasiswa, dan anggota dewan. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh kedua juru bicara Pemerintah Aceh, tertanggal 22 Junuari 2018 lalu.

Terkait beredarnya surat usulan fasilitas dinas operasional tersebut, berikut jawaban kedua Juru Bicara Pemerintah Aceh:

1. Juru Bicara Pemerintah Aceh bertugas untuk menyampaikan informasi secara langsung maupun melalui media atau sarana informasi lainnya kepada masyarakat;

2. Tugas tersebut dilakukan melalui pelbagai metode, antara lain, menjalin hubugan silaturahmi dengan mitra kerja utama dan pelbagai komponen masyarakat lainnya (stakeholders), agar proses komunikasi berlangsung dengan baik;

3. Juru bicara dalam suatu forum, baik forum formal maupun non formal, acap dipersepsikan sebagai wakil lembaga/Pemerintah Aceh, maka dinilai tidak pantas dan negatif apabila tidak mengeluarkan biaya makan-minum secukupnya;

4. Bedasarkan pengalaman kehumasan dan pengeluaran atas kebutuhan nyata seperti itu, termasuk selama bertugas sebagai juru bicara, maka biaya komunikasi dengan stakeholders sebesar Rp 1 juta/hari atau total Rp 750 juta kami usulkan untuk dialokasikan dalam anggaran tahun 2018;

5. Biaya komunikasi dengan stakeholders yang diusulkan tersebut—masih usulan—diharapkan dapat dialokasikan dalam anggaran belanja Biro Humas Setda Aceh dengan ketentuan; bila tersedia anggaran, bisa dialokasikan, dan dapat dibelanjakan, sesuai ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan anggaran daerah;

6. Perlu kami jelaskan di sini bahwa biaya yang kami usulkan berupa besaran alokasi (Plafon) dalam bentuk program kegiatan Biro Humas Setda Aceh. Apabila usulan tersebut tertampung maka mekanisme penggunaannya akan dilakukan sesuai kebutuhan (at cost) dan pengeluarannya dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan pengelolaan anggaran pada Biro Humas Setda Aceh;

7. Kami tegaskan kembali bahwa biaya yang diusulkan itu untuk dialokasikan dalam bentuk anggaran belanja Biro Humas Setda Aceh, dan sama sekali bukan untuk diambil, dipegang, atau dikelola oleh Juru Bicara;

8. Apabila usulan biaya operasional silaturahmi dan komunikasi juru bicara dengan stakeholders tersebut dinilai tidak pantas dan bertentangan nilai-nilai kepatutan, maka kami akan segera mencabut kembali usulan tersebut.

9. Tugas-tugas juru bicara akan tetap kami jalankan sesuai kepercayaan dan mandat yang diberikan oleh Bapak Gubernur Aceh, meski dengan fasilitas seadanya (kenderaan, alat kerja, dan uang pribadi), seperti yang kami jalankan selama ini.

10. Bahkan kami mengucapkan terima kasih kepada oknum-oknum yang telah membantu menyebarluaskan surat usulan tersebut kepada  masyarakat, sehingga masyarakat teredukasi dan menjadi maklum bahwa Juru Bicara Pemerintah Aceh tidak memiliki anggaran khusus dalam menjalankan tugasnya sehari-hari;

11. Langkah kami sebagai Juru Bicara Pemerintah Aceh pun menjadi semakin ringan karena tak terbebani lagi dengan “kewajiban” membayar kopi, makan, dan minum, saat bertemu mitra kerja utama dan stakeholders lainnya di tempat-tempat umum;

12. Mitra kerja dan stakeholders pun akan memaklumi dan dapat memahami bila tidak pernah ada “Ucapan Selamat” atau “Ucapan Turut Berduka Cita”, melalui papan bunga maupun melalui media massa, dari Juru Bicara Pemerintah Aceh.

Demikian penjelasan dari kedua Juru Bicara Pemerintah Aceh sebagaimana dikutip dari laman humas.acehprov.go.id.

Sharing is caring

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll Up