New here? Register. ×
×

Pengamat: Secara Hukum, Pembiayaan Verifikasi Parlok Disediakan APBA Atau APBK

one comment
Written by Redaksi 4 | Published in DAERAH, POLITIK, SIARAN PERS
Tag:
24Nov

RUBERNEWS.COM | Badan Anggaran (Banggar) DPRA menahan pengalokasian dana verifikasi partai lokal (parlok) yang diajukan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dalam KUA-PPAS Perubahan tahun 2017 sebesar Rp 4,7 miliar dengan alasan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menyikapi hal itu, Pengamat Politik dan Keamanan Aceh Aryos Nivada menilai, argumen menunggu putusan MK adalah alasan mengada-ngada. Hal ini disampaikan Aryos Nivada Kepada Rubernews.com, melalui siaran pers, Jumat 24/11/2017.

Akibatnya, mata anggaran tersebut hingga kini masih dibintang oleh Banggar DPRA. Sementara KIP Aceh, sudah menjadwalkan pelaksanaan verifikasi partai politik sebagai peserta Pemilu 2019 mulai 3 – 16 Oktober mendatang, hal itu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Dalih DPRA menunggu Putusuan MK, agar dapat kepastian apakah KIP Aceh Ikut UU Pemilu atau UUPA. Jadi maksudnya kalau diputuskan KIP Aceh ikut UUPA maka dana verifikasi cair kalau diputuskan ikut UU Pemilu maka tidak dicairkan. Logika DPRA kalau ikut UUPA berarti KIP mandiri terlepas dari KPU.

“Penahanan tersebut tidak memiliki dasar hukum, hanya karena dalih menunggu keputusan MK, ” kata pria yang juga Dosen di FISIP Unsyiah itu.

Karena menurutnya, dalam ketentuan Pasal 32 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal, ditegaskan bahwa pembiayaan verifikasi partai lokal disediakan melalui APBA atau APBK sepanjang pos dana tersebut (verifikasi dan penentapan partai politik lokal) tidak tersedia dalam APBN.

Dalam Ayat (1) Pasal 32 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 ditegaskan, biaya verifikasi dan penetapan partai politik lokal sebagai peserta pemilu dan pencalonan anggota DPRA dan DPRK sepanjang tidak tersedia dalam APBN, disediakan melalui APBA dan/atau APBK.

Ayat (2) biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari APBA diatur dengan Peraturan Gubernur dan yang bersumber dari APBK diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Lebih lanjut, Peneliti Jaringan Survei Inisitiaf itu juga menilai bahwa KIP Aceh saat ini dapat berkordinasi dengan KIP kabupaten/kota, agar masing-masing KIP kabupaten/kota berkordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penyediaan dana verifikasi parlok.

Oleh karena itu katanya, andai pihak DPRA masih menahan anggaran KIP kabupaten/kota, maka masih dapat pembiayaan melalui pemerintah kabupaten/kota setempat.

Karena memang disebutkan secara tegas bahwa apabila dana verifikasi penetapan parlok tidak tersedia di APBN. Maka qanun Parlok mengamanatkan pembiayaan tersebut disediakan melalui pos APBA atau APBK.

“Jadi KIP sebenarnya meminta dana kepada DPRA bukan karena mengharap belas kasihan DPRA. Karena memang dalam qanun Parlok diatur bahwa pembiayaan verifikasi Parlok bersumber dari APBA sepanjang tidak tersedia dalam APBN,” ujarnya.

Lebih lanjut, Aryos juga menyatakan bahwa dalih masih ditahannya anggaran karena menunggu keputusan MK adalah tidak sesuai dengan paradigma hukum yang dibangun oleh UUPA.

Menurut Aryos, dalih DPRA menunggu putusan MK, agar dapat kepastian apakah KIP Aceh Ikut UU Pemilu atau UUPA.

Jika diputuskan KIP Aceh ikut UUPA maka dana verifikasi cair kalau diputuskan ikut UU Pemilu maka tidak dicairkan.

Logika DPRA kalau ikut UUPA berarti KIP mandiri terlepas dari KPU, sedangkan kalau ikut UU Pemilu berarti KIP tunduk dibawah KPU.

Tentu saja ini tidak sesuai dengan paradigma hukum yang dibangun oleh UUPA.

Bahwa UUPA sendiri melalui Pasal 1 Ayat 12 Juncto Pasal 1 Ayat 12 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Parlok, menyatakan dengan tegas bahwa KIP Aceh merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh UU menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada.

“Jadi terlepas dari putusan MK, KIP sendiri memang merupakan lembaga yang tidak terpisahkan dari KPU pusat. Sehingga secara hirarki tunduk pada KPU “tutup Aryos.

Sharing is caring

One thought on “Pengamat: Secara Hukum, Pembiayaan Verifikasi Parlok Disediakan APBA Atau APBK

Comments are closed.