New here? Register. ×
×

Tim Pemantau Otonomi Khusus Temui Gubernur Aceh, Ini Yang Dibahas

no comments
Written by Redaksi 4 | Published in DAERAH, EKONOMI
  • GUBERNUR ACEH
23Okt
= 40

RUBERNEWS.COM | Gubernur Aceh Irwandi Yusuf melakukan pertemuan bersama Tim DPR RI selaku Tim Pemantau UUPA dan Otonomi Khusus Aceh yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, di Kantor Gubernur Aceh, Senin, 23 /10/2017.

Gubernur Irwandi Yusuf dalam pertemuan tersebut berharap, dialog yang dilakukan bisa mencari jalan terang untuk menyelesaikan beberapa hal yang masih mengganjal terkait implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

Dalam rapat tersebut Fadli Zon mengatakan, pihaknya perlu mengetahui sejumlah informasi terkait beberapa isu strategis, di antaranya terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh, Pembangunan KEK Arun, Pelaksanaan Fungsi Badan Pengelolaan Migas Aceh, pembangunan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang yang dinilai jalan di tempat, serta Pembangunan Instalasi Pengelolaan Limbah di Gampong Pande, Banda Aceh, yang mendapat penolakan sejumlah pihak karena terdapat situs bersejarah.

Ia menjelaskan, dibutuhkan sembilan Peraturan Pemerintah (PP) dan tiga Peraturan Presiden (Perpres) sebagai turunannya agar Undang-Undang Nomor11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terlaksana dengan baik.

Secara umum, lanjut Irwandi, beberapa hal penting dari Undang-undang Pemerintahan Aceh dinilai sudah berjalan dengan baik. Hanya perlu langkah-langkah penyempurnaan saja agar aspirasi Aceh terakomodir dalam setiap kebijakan tersebut.

Di samping itu, ada banyak sisi kekhususan Aceh yang perlu mendapat perhatian kita bersama, termasuk upaya memaksimalkan dan memajukan berbagai potensi yang dimiliki Aceh, sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan kepada Pemerintah Aceh ”ujar Irwandi di hadapan Tim DPR RI, para pejabat SKPA, sejumlah pimpinan BUMN, Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh, Pimpinan BPKS dan sejumlah tamu lainnya.

Terkait BPKS yang kesannya jalan di tempat, kata Irwandi, disebabkan pembangunan sejumlah fasilitas terkendala biaya yang cukup besar. Pembangunan tersebut, kata Irwandi, membutuhkan keterlibatan para investor perkapalan dan pelabuhan.

Sharing is caring

[avatar size="150" /]