New here? Register. ×
×

Ketika Kue Yang Dibagi-Bagi, Dijadikan Sebagai Alat “Proyek Balas Budi”

no comments
Written by Redaksi 4 | Published in OPINI
  • Bagi bagi kue
16Okt
= 19

RUBERNEWS.COM | Istilah proyek balas budi acap kali terdengar pada saat kontestan di antara pesta demokrasi berhasil memenangi pertarungan. Proyek balas budi yang kemudian terkenal dengan sebutan sebagai rasa terimakasih pejabat menjadi bukti betapa dunia konstruksi sarat dengan kebohongan.

Politik balas budi mulai dikenalkan Politikus Belanda Van Deventer dikenal sebagai pencetus istilah politik balas budi. Saat itu Belanda dinilai memiliki beban moral untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada warga pribumi Indonesia. Hanya saja dalam tatanan praktisnya, ide briliant Deventer tidak dijalankan oleh pelaksana Pemerintahan Hindia Belanda kala itu.

Dunia konstruksi menjadi ladang korupsi banyak pihak karena di sana uang segar melimpah ruah dan mengalir deras setiap saat. Buruknya lagi, bangunan proyek ini justru ambruk sebelum diserahterimakan kepada pemerintah.

Mengapa hal ini ini bisa terjadi, jika kita ingin jujur dan berkaca ke belakang bahwa proyek balas budi ini berawal dari sebuah proses dimana ada sebuah wadah yang menjadi pendekat antara kontestan pesta demokrasi dengan para donatur yang memberikan dana segar untuk kebutuhan pemilihan dan biaya perpolitikan yang terbilang tidak murah.

Tentu para donatur yang berasal dari berbagai kontraktor yang memiliki dana yang banyak disini butuh kehati-hatian dalam mengambil dan menentukan keputusan, bisa dikatakan sebagai pertaruhan nyawa.

Sebab jika sang calon kepala daerah kalah, bisa jadi kemungkinan besar kedua belah pihak ini akan mengalami rasa stres yang cukup tinggi karena kehilangan dana yang tidak hanya tergolong kecil, namun waktu juga yang dikorbankan sangat berarti.

Disini berbagai donatur yang memberikan dana segar tentu tidak hanya diberikan secara cuma-cuma namun ada beberapa persyaratan yang harus saling disepakati, misalkan saja jika nanti meang sang kontestan tersebut maka ada sebuah praktik kong kali kong atau persekongkolan untuk memenangkan proyek yang telah menjadi pesanan.

Disinilah peran pemenang pesta demokrasi diperlukan oleh sang kontraktor, jika sebelumnya sang kontestan yang membutuhkan dana segar dari sang kontraktor, maka sebaliknya waktu akan berubah. Sang kontraktor akan memerlukan peran dari sang pemenang kontestan tersebut dalam memenangkan proyek yang diminta untuk menjadi tanda balas budi atau rasa saling terimakasih.

Sehingga bukan rahasia umum lagi jika banyak proyek  tak memenuhi standard. Proyek-proyek yang dikerjakan sering kali tidak memenuhi standard konstruksi. Kontraktor acap kali banting harga untuk memenangkan tender secara licik dan picik. Selebihnya gagal memenuhi tuntutan proyek lantaran biaya tak memadai baik karena potongan proses tender, pihak keamanan, pimpinan proyek, dan pihak-pihak terkait lainnya yang tidak terikat langsung dengan kontrak profesional.

Konspirasi ini sinergitas antara sejumlah oknum di dalam maupun di luar struktur pemerintahan, dan para kontraktor nakal yang hanya mementingkan keuntungan semata.

Pada dasarnya, fenomena itu tidak serta-merta karena kurangnya kapasitas para kontraktor untuk melaksanakan proyek yang ada. Mereka memiliki tenaga ahli dan pekerja yang memadai. Secara teknis, mereka paham benar bagaimana mekanisme konstruksi yang kuat. Hanya saja “bual-bualan” ini memang sengaja diatur agar upaya bagi-bagi jatah dapat rasional.

Nah, bila kemudian pemerintah mengaku tak mengetahui soal hal ini, tentu kebohongannya tak lebih kurang dari para tersangka berlabel mafia. Pasalnya oknum pemerintah yang menjadi pelaksana lelang juga acap kali menjadi mafia berbaju dinas. Anehnya, Pemerintah lalu hanya mampu bermain kata di media massa jika aroma kebusukan mulai tercium.

Mereka tidak benar-benar tegas menghadapi para mafia konstruksi ini. Entah karena alasan sedang memasuki masa transisi sehingga kehidupan mafia konstruksi ini terus dibiarkan tanpa penanganan yang berarti. Padahal memotong mata rantai kontraktor nakal merupakan satu langkah solutif.

Pemerintah diragukan untuk berani mem-black list mereka dan mengumumkannya di media massa sebagai bentuk shock therapy, untuk mewujudkan wajah baru konstruksi.

Dengan demikian, dunia konstruksi akan mendapatkan wajah baru. Jalan mulus seperti Transfagarasan di Romania atau Stelvio Pass di Italia bukanlah sesuatu yang niscaya. Bangunan-bangunan menjulang tinggi dengan kekuatan yang kokoh akan mampu berusia hingga ratusan tahun.

Beberapa proyek balas budi seperti pembangunan irigasi, migrasi dan edukasi hanya diperoleh oleh kalangan bangsawan tanah air, bukan masyarakat secara umum.

Penyakit itulah yang kini masih membelenggu di kalangan pemerintah sehingga membuat sengsara masyarakat. Siapa dekat dengan pemerintah, dialah penerima manfaat balas budi. Tak peduli meski kemudian harus mencederai sisi profesionalisme dan mengorbankan masyarakat lapisan bawah sebagai salah satu elemen target pembangunan.

Sharing is caring

[avatar size="150" /]

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *