New here? Register. ×
×

Bedah Kasus Pencabutan Pasal UUPA, Ini Sejumlah Poin Yang Disarankan

no comments
Written by Redaksi 4 | Published in DAERAH, POLITIK
Tag:
  • WhatsApp Image 2017-09-15 at 20.07.12
15Sep
= 2

RUBERNEWS.COM | Fakultas Hukum Unsyiah melalui Laboratorium Klinis Hukum bekerjasama dengan Pusat Studi Ilmu Pemerintahan (PSIP) Universitas Syiah Kuala  bedah di Aula Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, Jumat 15/09/2017.

Bedah kasus kali ini mengambil tema “Uji Konstitusionalitas UU Pemilu terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Studi Kasus Atas Pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 UU Pemerintahan Aceh)”.

Dalam Bedah kasus kali ini, Fakultas Hukum Unsyiah menghadirkan para Dosen Hukum Tata Negara (HTN) sekaligus sebagai Pengajar “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi “sebagai narasumber. Adapun diantara narasumber tersebut adalah Prof. Dr. Faisal A. Rany, S. H., M. Hum, Zainal Abidin, S.H., M.Si., M.H dan Sufyan, S.H., M.H.

BACA JUGA : BESOK, FAKULTAS HUKUM UNSYIAH ADAKAN BEDAH KASUS TERKAIT PENCABUTAN PASAL UUPA

Dalam kata sambutannya, Wakil Dekan (Wadek) I Fakultas Hukum Unsyiah Dr. Azhari Yahya, S.H., MCL., MA menyatakan bahwa kegiatan bedah kasus ini merupakan wujud manifestasi peran dan kontribusi kampus dalam mewujudkan salah satu Dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi Unsyiah, khususnya Fakultas Hukum Unsyiah yaitu di bidang Pengabdian Masyarakat disamping bidang Pendidikan dan penelitian.

Selain itu, kegiatan bedah kasus ini juga sebagai langkah responsif yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Unsyiah terhadap setiap polemik hukum yang timbul serta terhadap berbagai Kebijakan nasional yang berdampak terhadap Aceh, tegas Dr. Azhari Yahya.

Fakultas Hukum Unsyiah bertekad akan mendedikasikan intelekualitasnya secara institusional untuk turut ambil bagian dalam upaya membantu menyelesaikan setiap polemik hukum dan kebijakan yang terjadi termasuk yang berdampak terhadap Aceh, lanjut Dr. Azhari Yahya.

Adapun Kurniawan S, S. H., LL.M selaku Ketua Laboratorium Klinis Hukum pada Fakultas Hukum Unsyiah yang juga sebagai penyelenggara kegiatan menjelaskan bahwa kegiatan bedah kasus ini sebagai wujud manifestasi kontribusi terbaik Universitas Syiah Kuala melalui Fakultas Hukum sebagai jantung hati rakyat Aceh dalam membangun Aceh melalui Pengawalan terhadap berbagai kebijakan dan regulasi yang ada dalam bingkai hukum nasional.

Selain itu, dengan adanya kegiatan bedah kasus ini juga kiranya dapat menjadi sarana untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman disamping juga dapat meningkatkan Kesadaran berkonstitusi bagi semua warga negara Indonesia baik para mahasiswa, para praktisi, para aktifis serta masyarakat Aceh pada umumnya “ungkap Kurniawan S.

Prof. Dr. Faisal A. Rani, S.H., M.Hum sebagai salah satu Panelis menegaskan bahwa Uji Konstitusionalitas (Uji Materiil) UU pemilu terhadap UUD NRI Tahun 1945 dimungkinkan untuk dilakukan bilamana adanya kerugian konstitusional yang dialami baik oleh seseorang maupun secara institusional.

Adapun Zainal Abidin, S.H., M.Si., MH menyarankan kepada Para Kuasa Hukum Pemohon agar selain mengajukan Uji Materiil juga secara bersamaan mengajukan Uji Formiil kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Saran yang sama juga disampaikan oleh Sufyan, S.H., M.H. kepada Kuasa Hukum Pemohon.

Adapun Kuasa Hukum Pemohon (atas nama Kautsar dan Tiong) yaitu Maulana Ridha, S.H turut dihadirkan pada kegiatan bedah kasus tersebut. Maulana Ridha selaku Kuasa Hukum Pemohon terlihat sangat serius menggali berbagai masukan dan pandangan dan pendapat hukum dari para Panelis.

Sharing is caring

[avatar size="150" /]

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *