New here? Register. ×
×

Kajian Sosial; Mengembalikan Fungsi Aset Daerah Simeulue Yang Terabaikan

no comments
Written by Redaksi 4 | Published in OPINI
  • WhatsApp Image 2017-07-13 at 22.06.54
14Jul
= 29

RUBERNEWS.COM | Melihat banyaknya pemberitaan terkait dengan aset daerah Kabupaten Simeulue yang mangkrak dan minimnya azas manfaat bangunan itu sendiri dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan.

Bangunan daerah milik Pemkab Simeulue yang diberitakan oleh media seperti instalasi pengolahan air milik PDAM Tirta Fulawan di Kecamatan Simeulue Tengah dan Teupah Barat yang dibangun pada tahun 2013 hingga 2014 namun sampai saat ini belum bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Disebutkan bahwa minimnya anggaran untuk mengoperasikan fasilitas PDAM menjadi penyebab tidak bisa dimanfaatkannya fasilitas ini. Belum lagi bangunan milik Dinas Perkebunan yang ditelantarkan selama sepuluh tahun sejak dibangun.

Bangunan fasilitas Lembaga Pemasyarakatan rumah tahanan, stadion sepak bola yang seharusnya jadi ikon baru Kabupaten Simeulue juga ditelantarkan dan masih banyak lagi aset daerah Kabupaten Simeulue yang sampai saat ini terabaikan baik dari segi kelanjutan pembangunannya maupun pemanfaatan dari aset itu sendiri, belum lagi minimnya azas manfaat pembangunan tanggul di teluk Sinabang yang menguras anggaran daerah hingga miliaran rupiah.

Perusahaan Daerah Kelapa Sawit (PDKS) merupakan permasalahan aset daerah yang sampai saat ini cukup menguras energi dan keuangan sampai ratusan milyar rupiah itu, dimana dari selama ini terus bergulir bak bola salju makin lama terus terbelit didalam permasalahan pengelolaan.

Aset daerah yang seyogyanya menjadi sumber perekonomian bagi masyarakat dan sebagai penghasil devisa untuk daerah, akan tetapi menjadi pemicu perpecahan antar elite politik di Kabupaten Simeulue.

Dengan carut-marutnya pengelolaan aset daerah di Kabupaten Simeulue, penulis mencoba melakukan kajian pemanfaatan aset daerah berdasarkan perspektif sosial kemasyarakatan dengan harapan menghasilkan kajian lanjutan oleh pemangku kebijakan di pulau Simeulue yang kita cintai.

Manajemen aset daerah adalah melaksanakan pengelolaan aset milik daerah berdasarkan prinsip dasar-dasar manajemen aset dengan mengikuti landasan kebijakan yang diatur berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keppres, Kepmen dan Surat Keputusan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan aset daerah.

Potensi atas pemanfaatan aset daerah bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh serta menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayan publik kepada masyarakat.

Manajemen aset mencakup rantaian kegiatan mulai dari perencanaan, penyusunan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pengendalian, penggunaan, pemeliharaan, pengguna usahaan, penataan, pengendalian dan penghapusan atau pemindah tanganan.

Maka perlu adanya sistem informasi manajemen aset daerah yang handal dan komprehensif untuk mendukung pengelolaan yang efisien dan efektif. Sistem informasi manajemen aset daerah juga berisi database aset yang dimiliki. Setiap aset yang dimiliki oleh daerah perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian agar tidak terjadi salah urus (miss management), kehilangan dan tidak termanfaatkan.

Perencanaan yang dilakukan harus memperhatikan yaitu sebagai upaya optimalisasi aset daerah, perlu dilakukan langkah-langkah berikut :

Pertama melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset. Kedua adanya sistem informasi manajemen aset. Ketiga pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset. Keempat Pelibatan berbagai profesi yang terkait seperti auditor internal dan appraisal (penilia).

Secara sederhana pengelolaan atas aset daerah meliputi tiga fungsi utama, yaitu adanya perencanaan yang tepat. Pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan yang efisien dan efektif. Pengawasan (monitoring). Perencanaan yang dilakukan harus memperhatikan kondisi daerah dimasa lalu, aset yang dibutuhkan untuk masa sekarang dan perencanaan kebutuhan aset dimasa yang akan datang.

Dengan akan dimulainya era pemerintahan baru oleh  Bupati dan Wakil Bupati Simeulue terpilih saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue yang akan datang perlu menetapkan standar kekayaan minimum yang harus dimiliki daerah untuk dapat memenuhi cakupan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.

Untuk itu perlu adanya perencanaan strategis, baik yang sifatnya jangka pendek, menengah maupun jangka panjang mengenai pengelolaan aset daerah serta perlu ditetapkanya indikator kinerja pengelolaan kekayaan daerah. Hal ini bertujuan untuk menilai kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ataupun Institusi lainnya yang bertanggungjawab atas pengelolaan aset daerah itu sendiri.

Pelaksanaan setelah perencanaan dilakukan secara tepat, yang harus diperhatikan adalah pelaksanaannya. Kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Adalah hal cukup penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah yaitu perlu dilakukan perencanaan terhadap biaya operasional dan pemeliharaan aset, hal ini disebabkan sering kali biaya operasional atau pemeliharaan tidak dikaitkan dengan belanja modal.

Terkait dengan perencanaan terhadap biaya operasional dan pemeliharaan aset, perlu adanya kasepahaman antara pihak Eksekutif (Pemerintah Daerah) sebagai pelaksana kegiatan maupun Legislatif (DPRK) sebagai pengawasan terhadap aset daerah, karena seringkali adanya tarik ulur pendapat (miss communikation) dalam hal perencanaan biaya dimaksud. Pengawasan, bertujuan untuk menghindari penyimpangan dalam setiap fungsi pengelolaan atau manajemen aset daerah.

Aset merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah daerah. Jika dikelola dengan benar, maka akan menghasilkan PAD bagi aset dalam bentuk badan usaha seperti PDKS dan akan meningkatkan pelayananPemda jika aset itu dalam sektor pelayanan publik.

Dengan mengesampingkan apapun penyebab sehingga aset daerah Kabupaten Simeulue baik dalam bentuk bangunan fisik sektor pelayanan publik maupun aset yang berbentuk Badan Usaha Milik Daerah menjadi terabaikan, terbengkalai, jadi besi dan tembok tua.

Apakah penyebabnya karna ketiadaan anggaran pengelolaan aset, pelaksana pembangunan gedung yang tidak bertanggung jawab, fondasi bangunan maupun Badan Usaha Milik Daerah Simeulue (red. PDKS) yang rapuh karna terus digerogoti oleh tikus-tikus kebun dan setelah beberapa tahun kemudian Badan Usaha Milik Rakyat Simeulue itu dititipkan di Panti Jompo karna kondisinya yang terus menua dan rontok. Diatas semua permasalahan tersebut, kepentingan masyarakat Simeulue adalah hal yang mutlak diperhatikan.

Dengan akan dimulainya periode atas pemerintahan baru Simeulue kedepan, harapan besar masyarakat digantungkan. Semoga setiap aset daerah baik dalam sektor pelayanan publik maupun sektor Badan Usaha yang selama ini terbengkalai dan terabaikan, ditangan Pimpinan Simeulue yang akan datang aset daerah itu dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat sehingga berimplikasi kepada peningkatan ekonomi masyarakat Simeulue.

Penulis; Jumaris, S.Kel

(Pemerhati Sosial dan Ekonomi Kabupaten Simeulue)

Sharing is caring

[avatar size="150" /]